Infografis
Suara.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) , Aria Bima meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak beropini. Hal itu disampaikan Aria menanggapi keyakinan KPK memenangkan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.
"Saya kira KPK tidak perlu membuat opini. Apalagi juru bicara," kata Aria di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
Aria mengingatkan KPK untuk melaksanakan tahapan-tahapan hukum, ketimbang membuat opini.
"KPK laksanakan saja tahapan-tahapan hukumnya. Tidak membuat opini-opini ke masyarakat yakin tidak adanya nanti ada di fakta peradilan," kata Aria.
"Yakin tidaknya nanti ada di keputusan hakim, juga di jaksa, juga kemudian di saksi maupun di pembela kami. Jadi saya berharap KPK bertindak secara profesional tidak perlu harus mendahului hal-hal yang sifatnya normatif prosedural," sambung Aria.
Sementara itu, Hasto tidak berkomentar jauh menanggapi pernyataan KPK. Ia menyerahkan kepada tim hukum.
"Nanti, tim hukum. Kalau itu nanti teknis tim hukum. Kalau nanti itu tim hukum," kata Hasto.
Gugat KPK
Hasto sebelumnya resmi menggugat KPK terkait penetapan statusnya sebagai tersangka. Gugatan praperadilan terhadap KPK diajukan Hasto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) lalu.
Baca Juga: Besok Diperiksa KPK, Hasto PDIP Masih Santai-santai: Pijatannya Enak!
![Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memimpin hening cipta saat perayaan HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (10/1/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/10/44652-hut-pdip-ke-52-pdip-pdi-perjuangan-hasto-kristiyanto.jpg)
Permohonan praperadilan Hasto teregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Sidang perdana praperadilan yang diajukam Hasto akan dipimpin oleh hakim tunggal Djumyanto bakal digelar pada 21 Januari 2025 mendatang,
