Infografis
Suara.com - Donald Trump dikabarkan akan segera menandatangani lebih dari 100 perintah eksekutif terkait keamanan perbatasan, deportasi, dan prioritas politik lainnya pada hari pertamanya kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.
Dia akan memulai masa jabat keduanya sebagai Presiden AS setelah dilantik sebagai presiden ke-47 di Gedung Capitol pada 20 Januari mendatang.
Menurut laporan dari kanal media AS, Axios, Trump dan penasihat utamanya telah menyajikan ringkasan dari 100 perintah eksekutif dalam sebuah rapat dengan anggota Senat AS dari Partai Republik pada Rabu malam.
Dua sumber yang dihubungi Axios menyebutkan bahwa para senator diperlihatkan pratinjau sebagian dari 100 perintah eksekutif yang direncanakan untuk ditandatangani oleh Trump.
Baca Juga: Turki Desak Prancis Pulangkan Warganya yang Terlibat ISIS di Suriah
Stephen Miller, penasihat Trump untuk masalah imigrasi, menjelaskan kebijakan keamanan perbatasan dan imigrasi yang akan diimplementasikan pada hari pertama Trump menjabat sebagai Presiden AS.
Laporan tersebut menyatakan bahwa Trump berencana untuk memanfaatkan pasal 287(g) dari UU imigrasi AS guna memperkuat fungsi lembaga imigrasi dan bea cukai AS, ICE, serta meneruskan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.
Selain itu, Trump juga berencana untuk mengaktifkan kembali Bab 42 KUHP AS terkait kesehatan masyarakat untuk memperkuat kontrol perbatasan.
Selama pandemi COVID-19, pasal tersebut menjadi dasar bagi AS untuk mengusir imigran di perbatasan AS-Meksiko tanpa memberi mereka hak untuk mengajukan suaka, dengan alasan mencegah penyebaran virus.
Sejak penerapan Bab 42 KUHP AS, jutaan imigran telah diusir mulai awal pandemi hingga tahun 2023, ketika Presiden AS Joe Biden menghentikan penegakannya.
Baca Juga: Putin Disebut Siap Bertemu Trump untuk Berunding Akhiri Konflik Rusia-Ukraina
Namun, laporan tersebut tidak mengindikasikan apakah semua perintah eksekutif itu akan bersifat teknis atau mencakup isu-isu yang lebih luas dan mendasar yang ingin diatur oleh Trump atau lembaga-lembaga federal.
