KPU Dituding Abaikan Rekomendasi Bawaslu Soal Ijazah Palsu Calon Wali Kota Palopo

Jum'at, 10 Januari 2025 | 14:11 WIB
KPU Dituding Abaikan Rekomendasi Bawaslu Soal Ijazah Palsu Calon Wali Kota Palopo
Ilustrasi suasana sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025). [ANTARA FOTO/Fauzan/rwa]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Farid Kasim dan Nurhaenih mempersoalkan legalitas dan keaslian ijazah Calon Wali Kota Palopo Trisal Tahir.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Farid-Nurhaenih, Wahyudi Kasrul dalam sidang perdana perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Wahyudi menjelaskan, bahwa Trisal dan pasangannya, Akhmad Sarifuddin seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) secara administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo.

Padahal, dia menyebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo sudah merekomendasikan agar KPU menyatakan Trisal tidak memenuhi syarat.

“Adanya rekomendasi Bawaslu Kota Palopo yang menyatakan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat tapi tidak dilaksanakan oleh Termohon terkait ijazah palsu,” kata Wahyudi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

Kuasa hukum Farid-Nurhaenih lainnya, Irham menyebut awalnya KPU Kota Palopo sudah mengatakan bahwa Trisal TMS.

“Hal ini berdasarkan hasil verifikasi blanko ijazah peserta yang terdapat perbedaan dengan blanko ijazah yang sama dari PKBM Yusha pada tahun pelajaran 2015/2016. Berdasarkan arsip digitalisasi ijazah Lembaga PKBM Yusha 2015/2016 tidak terdapat nama tersebut,” tutur Irham.

Dengan begitu, lanjut dia, ijazah Trisal terbukti tidak terdaftar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Jakarta Utara. Kemudian pada September 2024, kata Irham, KPU Palopo mengeluarkan berita acara yang pada pokoknya menerangkan dokumen persyaratan calon wali kota dinyatakan TMS.

Irham menuturkan kuasa hukum Trisal Tahir membuat laporan sengketa terkait keputusan KPU yang menyatakan bakal paslon Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin tidak memenuhi syarat secara administrasi.

Baca Juga: Gurauan Hakim Saldi Isra dalam Sidang Sengketa Pilkada: Pakai Batu Bacan Nggak?

Akhirnya, KPU Palopo menerbitkan berita acara yang mengubah status Trisal Tahir dari TMS menjadi memenuhi syarat (MS) dengan alasan terdapat putusan kesepakatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI