Suara.com - Keberadaan pagar sepanjang 30 Km di kawasan pantai utara Banten menimbulkan pertanyaan dari pengamat politik, Rocky Gerung. Dia mempertanyakan transparansi pemerintah dan ekspor konsentrat Freeport.
Rocky Gerung menyoroti sejumlah kejanggalan di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disebut sebagai warisan dari era Presiden Jokowi. Salah satunya adalah isu laut yang dipagari ini.
“Ada pagar sepanjang 30 km yang magari laut utara dari PIK sampai ke Tangerang Banten dan tidak ada penjelasan siapa yang pasang itu. Itu kan tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso semalam,” kata Rocky dikutip dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (9/1/2025).
Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memberikan penjelasan terkait pemasangan pagar tersebut meskipun laporan dari warga sudah ada sejak Agustus 2024.
Menurut Rocky, hal ini justru memunculkan kecurigaan adanya kongkalikong di balik proyek tersebut.

“Bagaimana mungkin laut dipagari untuk hal yang tidak kita ketahui? Seharusnya pemerintah beritahu sebelum timbul kecurigaan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung kebijakan pemerintah yang mengizinkan PT Freeport Indonesia untuk kembali mengekspor konsentrat tembaga.
Kebijakan ini, kata Rocky, bertolak belakang dengan semangat hilirisasi yang digaungkan di era Jokowi, di mana bahan mentah seharusnya diolah terlebih dahulu di dalam negeri.
“Penjelasannya adalah karena smelternya di Gresik itu rusak. Apa betul karena alasan itu? Karena alasan smelternya rusak dan berarti tidak akan ada produksi, dan karena itu pendapatan pemerintah akan berkurang dari pajak atau bagi hasil dengan Freeport,” tambahnya.
Rocky juga mempertanyakan apakah kerusakan smelter tersebut pernah diaudit, dan apakah ada kepentingan lain yang disembunyikan di balik keputusan tersebut.