Presiden Terguling Yoon Suk Yeol Terancam Ditangkap Lagi, Pengawas Antikorupsi Korsel Amankan Surat Perintah Penangkapan

Aprilo Ade Wismoyo Suara.Com
Kamis, 09 Januari 2025 | 06:33 WIB
Presiden Terguling Yoon Suk Yeol Terancam Ditangkap Lagi, Pengawas Antikorupsi Korsel Amankan Surat Perintah Penangkapan
Presiden Yoon Suk Yeol (x.com)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengawas antikorupsi Korea Selatan telah mengamankan perpanjangan surat perintah untuk menangkap Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan dan upaya kedua untuk menahan pemimpin yang tengah berjuang itu dapat dilakukan paling cepat pada hari Rabu.

Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi mengamankan perpanjangan surat perintah awal pada hari Selasa setelah surat perintah asli berakhir sehari sebelumnya, menurut pesan teks dari tim tersebut. Para penyidik menolak untuk mengonfirmasi berapa lama surat perintah baru tersebut berlaku.

Minggu lalu, CIO gagal menangkap Yoon setelah menghadapi perlawanan dari tim keamanan presiden. CIO ingin menahan Yoon dan menginterogasinya atas keputusan darurat militernya yang gagal, yang menyebabkan pemakzulannya. Yoon telah berulang kali menentang perintah CIO untuk hadir di hadapan badan tersebut.

Korea Selatan terhuyung-huyung akibat penerapan darurat militer yang tidak lama oleh Yoon pada tanggal 3 Desember, yang telah menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis konstitusional terburuknya selama bertahun-tahun.

Baca Juga: Drama Korea Selatan Memanas: Presiden yang Dimazulkan Yoon Suk Yeol Dikepung, Warga Tuntut Penangkapan!

Saat potensi penangkapan Yoon muncul sebagai titik api berikutnya, kedua belah pihak terpecah mengenai pengadilan mana yang berwenang mengeluarkan surat perintah.

Presiden Yoon akan mematuhi perintah tersebut hanya jika ia didakwa secara resmi atau pengadilan yang berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan yang lebih luas, kata pengacaranya Yoon Kap-keun dalam sebuah pengarahan yang disiarkan televisi pada hari Rabu. Pengacara tersebut menegaskan bahwa CIO tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki pemberontakan.

Berdasarkan hukum, Pengadilan Distrik Pusat Seoul memiliki yurisdiksi utama atas kasus-kasus yang terkait dengan CIO dan lembaga tersebut telah meminta sebagian besar surat perintah sebelumnya dari pengadilan tersebut.

Pengacara Yoon berpendapat bahwa CIO meminta surat perintahnya dari Pengadilan Distrik Pusat Barat Seoul karena tidak yakin akan memperoleh surat perintah dari pengadilan pusat. CIO mengatakan bahwa mereka memilih pengadilan barat berdasarkan lokasi kediaman Yoon.

Setiap pengerahan unit operasi khusus untuk menahan Yoon akan dianggap sebagai tindakan pemberontakan, katanya.

Baca Juga: Amerika Serikat Soroti Serius Kasus Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

CIO dan polisi sedang mengupayakan langkah selanjutnya saat presiden telah membentengi kediamannya dengan pagar kawat berduri, sementara kepala keamanannya telah berjanji untuk tidak mundur dari penjagaan presiden.

Beberapa politisi telah mendesak aparat penegak hukum untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk menahan presiden bahkan jika itu melibatkan bentrokan fisik dalam prosesnya.

“Akan berdampak buruk bagi negara untuk menunjukkan bahwa seseorang dapat menolak bekerja sama dengan badan investigasi yang memiliki surat perintah pengadilan yang sah dan yang lebih meresahkan adalah menunjukkan bahwa Anda dapat melawan dengan kekuatan fisik dengan memegang senjata,” kata anggota parlemen Chun Ha-ram dari Partai Reformasi yang lebih kecil dalam sebuah wawancara radio dengan penyiar Korea Selatan CBS.

Polisi sedang meninjau apakah akan menangkap staf keamanan Yoon di lokasi jika mereka menghalangi upaya penangkapan mereka lagi, Yonhap News melaporkan, mengutip seorang petugas polisi yang tidak disebutkan identitasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI