Infografis
Suara.com - Mantan kader PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, menyebut PDIP sebagai partai yang memalukan. Sebabnya, ia menganggap partai berlambang banteng tersebut kerap melontarkan caci maki terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Hal itu disampaikan Effendi menanggapi elite PDIP yang meminta agar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak dipanggil terlebih dahulu, mengingat Hasto tengah sibuk. Sebelumnya, Hasto mangkir dari pemanggilan pemeriksaan KPK dengan alasan sudah ada jadwal kegiatan.
"Di satu sisi caci maki terus Pak Jokowi, o ini ya ya memalukan partai itu, masa partai kerjanya caci maki sih," kata Effendi usai menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025)
"Tapi ketika ada persoalan hukum, nggak usah dicari-cari lagi pembelaannya," sambungnya.
Baca Juga: Satu-satunya Anak Jokowi yang Lulus S2, Kahiyang Ayu Malah Tak Diizinkan Masuk Politik
Menurut Effendi tidak ada urusan bila Hasto sibuk lantas meminta KPK menunda pemanggilan.
"Ya gak ada lah urusannya, emang siapa Hasto? Nggak ada lah malah sudah bagus tidak langsung ditahan. Saya kira harus proven lah harus ya, saya kan cukup lama juga di partai itu, sedih lah prihatin," kata Effendi.
Sebelumnya, Effendi mengaku prihatin atas penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan oleh KPK.
"Turut prihatin (Hasto tersangka), ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisi (yang jadi tersangka)," ujar Effendi setelah menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025)
Effendi kemudian mengatakan ke depan harus segera ada pengganti Hasto di PDIP.
Selain itu, dia juga berharap Ketua Umum PDIP nantinya bukan lagi Megawati Soekarnoputri. Mengingat, Megawati merupakan ketum parpol terlama.
"Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke Ketua Umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya," kata dia.
"Karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri, kan partai itu kan bukan milik perorangan partai itu kan diatur oleh UU parpol jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi," Effendi menambahkan.
Menurutnya harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum, mengingat pelanggaran hukum yang terjadi di PDIP melibatkan elite partai berlambang banteng dengan moncong putih.
"Dia (Megawati) harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan, ini hukum," jelas Effendi.
