Infografis
Suara.com - Ketua Ikatan dokter Indonesia (IDI) dr. Adib Khumaidi menyebut program makan bergizi gratis (MBG) memang perlu dilakukan untuk menangani persoalan stunting serta meningkatkan kesehatan ibu hamil. Menurutnya, makan gratis yang dibagikan itu sudah seharusnya bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat.
"Yang penting harus dikedepankan adalah makan gratis ini adalah satu upaya kita bersama. Jadi ini bukan hanya dilihat dari sebuah upaya untuk menjawab janji Presiden Prabowo saja, tapi ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama untuk mendukung upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan ini perlu kolaborasi," kata Adib dalam konferensi pers virtual, Rabu (8/1/2025).
Adib juga menyampaikan, pemberian MBG wujud dari upaya pencegahan penyakit pada masyarakat. Dengan konsumsi makanan bergizi secara konsisten, diharapkan status kesehatan masyarakat membaik. Sehingga angka kesakitan kita ditekan lebih rendah. Juga mencegah bertambahnya anak-anak yang mengalami stunting di masa depan.
"Hal ini adalah satu upaya negara untuk kemudian semakin memperkuat upaya preventif-promotif sebenarnya. Jadi kita enggak terkonsentrasi hanya masalah kuratif. Karena kalau kita berhasil pada masalah kuratif, maka kita nanti akan hanya fokus pada menunggu orang itu sakit. Paradigmanya harus kita rubah menjadi paradigma itu paradigma sehat," paparnya.
Baca Juga: Cukup 3 Menu Rekomendasi MBG: Simpel, Bergizi, dan Sulit Jadi 'Mainan' Mafia
Pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saja, tetapi juga seluruh seluruh komponen masyarakat ikut terlibat dalam upaya memantau program tersebut. Adib menekankan, pemerintah harus bisa memastikan kalau MBG dilaksanakan dengan tepat mutu, tepat sasaran, juga tepat pembiayaan agar manfaatnya terwujud.
"Dengan kepentingan makan gratis, baik itu dari aspek gizi, dari aspek kemanfaatan, dari aspek kemudian accessibility yang juga harus diperhatikan kelompok masyarakatnya yang membutuhkan," ucap Adib.
Diketahui, program MBG telah dimulai pada Senin, 6 Januari 2025. Program tersebut dilaksanakan dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 26 provinsi.
Adapun provinsi yang sudah memiliki SPPG di antaranya Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Baca Juga: Warga Semarang Senang Terlibat di Dapur Makan Bergizi Gratis: Ini Membuka Lapangan Pekerjaan
