Infografis
"Kebijakan ini harus dikeluarkan, setidaknya dalam peraturan menteri untuk menjamin standardisasi pelaksanaan penilaian dan pemberian amnesti, sampai dengan diusulkan ke presiden dan dipertimbangkan oleh DPR. Tanpa adanya kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme pemberian amnesti, maka akan ada ketidakjelasan mekanisme uji ataupun komplain yang dapat ditempuh jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan penilaian dan pemberiaan amnesti tersebut," tulis ICJR.
Kedua, mengenai data pribadi, yakni data penerima amnesti yang akan dipublikasikan oleh Kementerian Hukum. ICJR mengingatkan publikasi data tersebut harus memperhatikan perlindungan data pribadi di mana para WBP memiliki hak privasi yang tidak sepenuhnya dapat diketahui oleh khalayak umum.
"Pun yang kami minta soal transparansi adalah adanya aturan yang dapat diakses publik, proses penilaian yang ada aturan standarnya serta mekanisme uji/komplain yang tersedia, bukan informasi pribadi WBP," tulis ICJR.
ICJR sekaligus mendorong komitmen pemerintah untuk menghapuskan kerangka hukum yang tidak sejalan dengan upaya penghindaran overkriminalisasi dan penggunaan penjara secara eksesif.
"Respons perubahan legislasi tersebut dengan dekriminalisasi pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi dalam Revisi UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana pengguna narkotika dalam jumlah tertentu direspon dengan intervensi kesehatan oleh lembaga kesehatan, bukan dengan rehabilitasi berbasis hukuman," kata ICJR.
Menurut ICJR kriminalisasi penghinaan presiden harus juga dihapuskan dalam UU No. 1/2023 tentang KUHP yang baru. Mengingat terpidana penghinaan presiden masuk dalam daftar penerima amnesti.
"Yang perlu ditekankan bahwa hal ini harus menjadi komitmen pemerintah untuk menghentikan ketergantungan dengan pemenjaraan. Pemerintah harus melakukan penguatan terhadap persiapan implementasi KUHP baru yang mendorong respons non penjara melalui pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda," tuturnya.
