Roundup: Kurang Puas Meski Biaya Haji 2025 Sudah Turun, Berapa yang Diinginkan Prabowo?

Rabu, 08 Januari 2025 | 09:39 WIB
Roundup: Kurang Puas Meski Biaya Haji 2025 Sudah Turun, Berapa yang Diinginkan Prabowo?
Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan usai menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku kurang puas terhadap biaya haji 2025 yang hanya turun sebesar Rp4 juta dibandingkan tahun lalu.

Ketidakpuasan terbaca oleh Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang usai menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025) kemarin. Marwan bersama ketua dan anggota Panja Haji Komisi VIII melaporkan perihal keputusan BPIH dan Bipih kepada Prabowo. 

Meski tidak mengungkap keinginan secara spesifik berapa penurunan biaya haji yang diharapkan, Marwan menilai bahwa Prabowo ingin biaya haji bisa lebih turun hingga Rp1 juta sampai Rp2 juta lagi.

"Pertama mengenai spesifikasi angka Pak Presiden (Prabowo) tidak menunjukkan itu. Tetapi dapat ditangkap sebetulnya sama sih pandangan kami dengan Pak Presiden, mungkin Rp1 juta, Rp2 juta lagi masih bisa diturunkan," kata Marwan usai melapor ke presiden.

Baca Juga: Usulan Sri Mulyani Dinilai Terlalu Berat, Anak-anak Bisa 'Mabuk' jika Disuruh Belajar Saham Sejak SD

Menurut Marwan penurunan sebesar Rp4 juta dari biaya tahun kemarin sudah berdasarkan pertimbangan. Termasuk melihat nilai tukar rupiah.

 Ketua Panja Abdul Wachid bersama Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Istana Kepresidenan Jakarta. (Suara.com/Novian)
Ketua Panja Abdul Wachid bersama Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Istana Kepresidenan Jakarta. (Suara.com/Novian)

"Tetapi dengan berbagai pertimbangan, beberapa hal termasuk kurs mata uang asing dan lain-lain. Mungkin kita pada akhirnya itu kesepakatan yang bisa kita lakukan," kata Marwan.

Diketahui, biaya haji 2025 sudah diketok DPR sehingga keinginan Prabowo agar biaya haji bisa lebih diturunkan akan menjadi catatan DPR. Marwan memastikan pihaknya akan lebih rinci untuk menghitung agar biaya bisa ditekan.

"Tapi mungkin di lain waktu kita akan perketat cara menghitungnya," kata Marwan.

Marwan menegaskan biaya haji tahun ini sudah disepakati sehingga tidak mungkin dikaji ulang. Tetapi keinginan Prabowo untuk lebih menekan biaya haji akan me jadi catatan Komisi VIII.

Baca Juga: Gubris Kabar Patrick Kluivert Gantikan Shin Tae-yong, Erick Thohir Ditertawai Jurnalis Italia: Lol!

"Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII bahwa arahan pak presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu," kata Marwan.

Dalam laporannya kepada presiden, Marwan menyampaikam bahwa penurunan biaya haji berdasarkan mencermati item-item pembiayaan haji yang bisa dilakukan koreksi dari pembiayaan yang dilakukan pada masa-masa sebelumnya.

"Dan kami mencatatkan laporan kepada pak presiden penurunan biaya haji ini dengan catatannya pelayanan semakin membaik," kata Marwan.

Panji Haji Menghadap Prabowo 

Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa kemarin. Kedatangan Ketua Panja Abdul Wachid bersama Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang beserta rombongan tersebut untuk bertemu Presiden Prabowo.

Pertemuan itu untuk melaporkan terkait penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Rp89.410.258,79 serta Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BIPIH yang akan dibebankan kepada calon jemaah haji tahun 2025 disepakati Rp 55.431.750,7.

"Tidak ada membahas, kita melaporkan saja sudah selesai pembahasan Panja tentang pembiayaan perjalanan haji untuk 2025," kata Marwan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Marwan mengatakan bahwa Panja sudah melakukan koreksi terhadap pembiayaan haji selama ini. Hasilnya, biaya haji 2025 bisa diturunkan dibanding tahun lalu.

"Jadi ada penurunan. Kalau dari sisi kurs yang tahun lalu Rp 15.400 sekarang sudah Rp16 ribu. Kemudian berbagai pengenaan pajak di Saudi, mestinya ongkos haji naik, tetapi kita mendapatkan beberapa poin di item-item pembiayaan haji ada yang perlu dikoreksi," kata Marwan.

"Koreksinya turun dari 93,4 di tahun lalu sekarang menjadi 89,4 ya sekitar 4 jutaan turun," ujarnya.

Penurunan BPIH tersebut berjmbas terhasap penurunan BIPIH. Marwan mengatakan pada tahun lalu, biaya haji yang dibebankan kepada jemaah sekitar Rp56 juta, pada tahun ini hanya Rp 55 juta.


"Sekarang hanya Rp55 juta dikurangi uang daftar awal Rp25 juta kemudian jemaah mendapatkan virtual account sekitar Rp 2.100.000 maka jemaah kira-kira melunasi nanti Rp 27.900.000 tergantung jarak yang menjadi embarkasi, tapi rata-ratanya seperti itu," kata Marwan.

Kekinian dalam laporannya kepada kepala negara, Panja Haji Komisi VIII DPR sekalihus akan meminta arahan kepada Prabowo.

"Kita hanya itu saja. Tentu tugas kita berikutnya adalah memastikan layanan terhadap jemaah membaik, kalaupun turun. Kami ingin arahan-arahan, cara-cara kalau pengawasan itu mengawal penyelenggaraan haji itu seperti apa," ujarnya.

Biaya Haji Turun

Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BIPIH yang akan dibebankan kepada calon jemaah haji tahun 2025 disepakati Rp55.431.750,7. Adapun besaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) pada tahun depan disepakati menjadi Rp89.410.258,79.

Kepastian besaran biaya haji tersebut diketuk palu di DPR dalam rapat kerja antara Komisi VIII bersama pemerintah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, terjadi penurunan BPIH sebesar Rp 4 juta dari BPIH tahun lalu yang ditetapkan sebesar Rp93.410.286

"Dapat kami terima keputusan Panja?” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat kerja bersama Kemenag RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).

“Terima,“ jawab seluruh para anggota rapat yang hadir seraya palu kemudian diketuk oleh Marwan.

Panja Haji 2025 DPR gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).  [Suara.com/Bagaskara]
Panja Haji 2025 DPR gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025). [Suara.com/Bagaskara]

Menag Puas

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengaku bersyukur, rapat maraton yang membahas rencana Haji 2025 akhirnya berhasil menekan BPIH dari yang semula diusulkan Rp 93,3 juta menjadi Rp 89,4 juta.

"Biaya BPIH juga sesuai dengan harapan kami. Sebetulnya ini adalah harapan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang mengobsesikan agar calon jemaah haji itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan semurah mungkin jika itu dimungkinkan," kata Nasaruddin.

Calon jemaah haji pada tahun ini mendapat 38 persen nilai manfaat dari BPIH, sebesar Rp 33.978.508,01. Sehingga beban biaya haji yang dikenakan hanya sebesar 62 persen dari BPIH, yakni Rp55.431.750,7

Pertimbangan tersebut ditetapkan dengan mengikuti nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika sebesar Rp 16 ribu dan nilai tukar rupiah terhadap Arab Saudi Riyal Rp 4.266,76.

Sementara untuk kuota haji Jemaah Indonesia, Pemerintah Arab Saudi masih mengalokasikan dengan kuota 221 ribu orang. Sedangkan, kuota Petugas Haji Indonesia saat ini berjumlah 2.210 orang.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI