Infografis
Suara.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto disebut telah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pemeriksaan kepada dirinya ditunda usai PDIP melaksanakan HUT ke-52 pada 10 Januari. Hasto sendiri sebelumnya mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK dengan alasan sudah ada jadwal kegiatan.
"Kemarin memang Pak Sekjen belum bisa memenuhi panggilan KPK karena ada agenda agenda partai yang sudah disusun ketika surat panggilan itu dilayangkan," kata Juru Bicara PDI Perjuangan, M Guntur Romli, di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
"Tim hukum juga sudah mengirimkan surat kepada KPK yang isinya itu kan memang permohonan agar bisa agar boleh Pak Sekjen itu diperiksa setelah HUT PDI-P tanggal 10 Januari," sambungnya.
Menurutnya, memang Januari merupakan momentum PDIP melaksanakan HUT. Untuk itu, Hasto meminta waktu pemeriksaan kepada KPK.
Baca Juga: Masih Berlangsung, KPK Sebut Rumah Hasto yang Digeledah Berada di Bekasi
"Karena kan momennya itu kan momen hari ulang tahun PDI-P yang ke 52, Kalau bisa ya. Tapi semuanya kita serahkan kepada KPK terkait ini," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, Hasto siap untuk menghadiri panggilan pemeriksaan kedua oleh KPK terkait kasus yang membelitnya.
"Tapi pada intinya Pak Sekjen pada panggilan kedua itu akan hadir, beliau adalah orang yang patuh hukum dan akan mengikuti prosedur. seperti sebelum ini kan enggak pernah mangkir panggilan KPK dan juga bisa bersaksi di pengadilan," pungkasnya.
Hasto Tersangka
KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
Baca Juga: Sudah Jadi Tersangka Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan, KPK Geledah Rumah Hasto
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).
Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Setyo menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.
Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.
