Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan bahwa Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dalam melakukan penelitiannya tidak seperti lembaga hukum yang memakai undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Diketahui bahwa, OCCRP merupakan jaringan jurnalis investigasi global yang telah menetapkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai nominasi tokoh terkorup di dunia.
Bivitri menjelaskan bahwa cara kerja OCCRP dalam melakukan sebuah penelitian adalah dengan melihat corrupt system atau sistem di salah satu negara yang telah dirusak.
"Dalam bahasa Inggris, corrup itu bukan sekedar tindak pidana korupsi tapi tindakan buruk yang membuat rusak," jelasnya dalam siniar di kanal Youtube Bambang Widjojanto dikutip Suara.com, Selasa (7/1/2025).
Selain sistem yang dirusak, Ia juga mengatakan bahwa terdapat pengaruh influencer terhadap masyarakat yang cenderung menerima nepotisme sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
"Kita sudah cenderung menerima nepotisme besar-besaran dari Jokowi kepada anaknya, tapi di mata dunia internasional nepotisme itu akar dari korupsi yang sangat luar biasa," kata Bivitri.
Bivitri menjelaskan bahwa OCCRP dalam melakukan penelitian juga melihat media internasional seperti The Economics dan New York Times yang pernah menulis soal nepotisme Jokowi.
"Mereka kan melihat itu, jadi memang di skala global tindakan koruptif dia itu sudah terlacak OCCRP, lalu dibuatkan rangkingnya," jelasnya.
Bivitri juga menegaskan bahwa terdapat cara berpikir yang salah dari para pendukung Jokowi yang menyatakan bangsa Indonesia telah dirusak sistemnya oleh lembaga asing yakni OCCRP.
Baca Juga: Heboh Review Jujur Siswa SD Sebut Rasa Menu Ayam MBG Aneh, Netizen Sedih: Sabar ya Dek!
"Mereka (OCCRP) hanya menunjukkan satu orang, yaitu Joko Widodo yang dianggap merusak sistem, tapi bukannya bangsa kita juga dianggap rusak," pungkasnya.
Reporter: Moh Reynaldi Risahondua
