Infografis
Suara.com - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1) kemarin menuai sorotan terkait kebutuhan khusus beberapa siswa, termasuk anak yang tidak bisa makan nasi.
Terkait itu, Dokter gizi Johanes Chandrawinata menjelaskan bahwa program MBG pada dasarnya dirancang secara massal sehingga tidak memungkinkan adanya individualisasi menu dengan biaya terbatas.
Namun, solusi tetap dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua.
"Pemberian MBG itu bersifat massal, jadi tidak mungkin ada individualisasi dengan biaya hanya Rp10.000," kata dokter Johanes saat dihubungi Suara.com, Selasa (7/1/2025).
Baca Juga: Gubris Kabar Patrick Kluivert Gantikan Shin Tae-yong, Erick Thohir Ditertawai Jurnalis Italia: Lol!
Dia menyarankan, orang tua murid sebaiknya memberi tahu guru bila anaknya punya alergi tertentu terhadap makanan. Namun, dokter Johanes juga menekankan bahwa anak yang tidak bisa menyantap suatu makanan bukan berarti dia alergi.
"Bila ada anak yang alergi makanan ya sebaiknya diberi tahu kepada guru kelasnya agar dapat dihindari makanan alergennya. Tapi kalau misalnya tidak suka nasi, itu bukan berarti alergi nasi ya," tuturnya.
![Para siswa menyantap Makanan Bergizi gratis di SDN 15 Slipi, Jakarta, Senin (6/1/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/06/36180-makan-bergizi-gratis-program-makan-bergizi-gratis.jpg)
Dia menjelaskan bahwa alergi pada makanan umumnya berupa susu, telur, ikan, udang, kepiting, kerang, kacang, dan kedelai.
"Bila ada anak yang secara medis alergi terhadap salah satu makanan itu, sebaiknya diberitahukan ke guru agar tidak diberi MBG yang mengandung makanan alergi bagi anak itu," pesannya.
Diketahui, program MBG telah dimulai pada Senin, 6 Januari 2025. Program tersebut dilaksanakan dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 26 provinsi.
Baca Juga: Heboh Review Jujur Siswa SD Sebut Rasa Menu Ayam MBG Aneh, Netizen Sedih: Sabar ya Dek!
Adapun provinsi yang sudah memiliki SPPG di antaranya Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
