Infografis
Suara.com - Ratusan warga Korea Selatan, yang berlindung di tengah suhu dingin dan salju, berunjuk rasa sepanjang malam hingga Minggu di dekat kediaman Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan, menuntut agar ia digulingkan dan ditangkap, sementara pihak berwenang bersiap untuk melanjutkan upaya mereka untuk menahannya atas keputusan darurat militer yang berlaku dalam waktu singkat.
Puluhan penyidik dan polisi dari lembaga antikorupsi berusaha untuk melaksanakan surat perintah penahanan terhadap Yoon pada hari Jumat, tetapi mundur dari kediamannya di Seoul setelah terjadi ketegangan dengan dinas keamanan presiden yang berlangsung lebih dari lima jam.
Surat perintah penahanan selama satu minggu tersebut berlaku hingga hari Senin. Tidak ada indikasi langsung bahwa otoritas antikorupsi siap untuk mengirim penyidik kembali ke kediaman tersebut hingga Minggu sore. Staf dari dinas keamanan presiden terlihat memasang kawat berduri di dekat gerbang dan di sepanjang perbukitan yang mengarah ke kediaman Yoon selama akhir pekan, mungkin sebagai persiapan untuk upaya penahanan lainnya.
Pengadilan Seoul pada Selasa lalu mengeluarkan surat perintah untuk menahan Yoon dan surat perintah terpisah untuk menggeledah kediamannya setelah presiden yang tengah berjuang itu berulang kali menentang pihak berwenang dengan menolak hadir untuk diinterogasi dan menghalangi penggeledahan di kantornya. Namun, menegakkannya menjadi rumit selama Yoon tetap berada di kediaman resminya.
Penyidik dari badan antikorupsi negara itu mempertimbangkan tuduhan pemberontakan setelah presiden konservatif itu, yang tampaknya frustrasi karena kebijakannya diblokir oleh badan legislatif yang didominasi oleh oposisi liberal, mengumumkan darurat militer pada 3 Desember dan mengirim pasukan untuk mengepung Majelis Nasional.
Majelis membatalkan deklarasi tersebut dalam beberapa jam dengan suara bulat dan memakzulkan Yoon pada 14 Desember, menuduhnya melakukan pemberontakan, sementara otoritas antikorupsi Korea Selatan dan jaksa penuntut umum membuka penyelidikan terpisah atas peristiwa tersebut.
Jika badan antikorupsi berhasil menahan Yoon, kemungkinan besar mereka akan meminta izin pengadilan untuk melakukan penangkapan resmi. Jika tidak, Yoon akan dibebaskan setelah 48 jam.
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, yang memimpin investigasi gabungan dengan penyidik polisi dan militer, mengatakan menahan Yoon "hampir mustahil" selama ia dilindungi oleh dinas keamanan presiden. Badan tersebut telah mendesak penjabat pemimpin negara, Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok, untuk memerintahkan dinas tersebut agar mematuhi pelaksanaan surat perintah penahanan, tetapi Choi belum mengomentari masalah tersebut secara terbuka.
Kepala dan wakil kepala dinas keamanan presiden menentang panggilan pada hari Sabtu dari polisi, yang berencana untuk menginterogasi mereka atas dugaan menghalangi tugas resmi menyusul kejadian hari Jumat.
Baca Juga: Media Korsel Anggap Perlakuan Indonesia ke Shin Tae-yong Tidak Adil: Terlalu...
Tim hukum Yoon mengatakan akan mengajukan pengaduan terhadap kepala jaksa penuntut badan antikorupsi, Oh Dong-woon, dan sekitar 150 penyidik dan polisi yang terlibat dalam upaya penahanan hari Jumat, yang mereka klaim melanggar hukum.
