Semua Senang atas Putusan MK, Cak Imin Singgung Trauma Kalah saat Ditanya Siap Nyalon Presiden

Jum'at, 03 Januari 2025 | 19:30 WIB
Semua Senang atas Putusan MK, Cak Imin Singgung Trauma Kalah saat Ditanya Siap Nyalon Presiden
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Suara.com/Novian Ardiansyah)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan tidak ada yang tidak happy atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atu presidential tthreshold 20 persen.

Hal itu ditegaskan Imin saat ditanya mengenai perasaan dirinya sebagai pimpinan parpol. Diketahui dengan adanya putusan MK, PKB pada pemilu yang akan datanf dapat mengusung sendiri siapa calon presiden.

"Ya semua putusan MK nggak ada yang nggak happy. Kalau nggak happy gimana, keputusan penting," kata Imin usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Sementara itu, ditanya apakah Imin akan mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu yang akan datang? Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Maayarakat ini justru menyinggung bahwa dirinya pernah mencalonkan sebagai wakil presiden pada tahun lalu mendampingi Anies Baswedan, namun kalah.

"Kemarin juga bisa maju, kemarin juga maju. Nanti maju, nggak tahu masih panjang. Trauma ga itu? Trauma kalah. Belum tau ngerasain kalau sih," kata Imin.

Kendati demikian, Imin menegaskan bahwa waktu menuju pemilihan presiden mendatang masih lama.

"Masih panjang, masih lama," kata Imin.

Sebelumnya, MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Baca Juga: Fedi Nuril Tak Acuh Ketika Diminta Berhenti Kritik Pemerintah: Anda Cuma Bisa Nyinyir

“Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tambah dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI