Infografis
Suara.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengumumkan akan menutup Stasiun Karet yang berlokasi di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Februari 2025. Namun, rencana tersebut menuai keluhan dari para pengguna KRL di stasiun tersebut.
Penutupan ini diklaim sebagai bagian dari upaya PT KAI untuk mengoptimalkan efisiensi operasional.
Kedekatan jarak antara Stasiun Karet dan Stasiun BNI City menjadi salah satu alasan penutupan Stasiun Karet, dengan harapan para pengguna KRL dapat dialihkan ke Stasiun BNI City.
Menanggapi hal tersebut, salah satu pengguna KRL Stasiun Karet, Romi, merasa terbantu oleh keberadaan stasiun Karet.
Baca Juga: Ulasan Buku Kita Juga Perlu Resah: Semua Orang Pasti Pernah Merasakan!
Ia mengaku penutupan ini akan menyulitkan dirinya yang sehari-hari menemani suaminya berdagang di Pasar Tanah Abang.
“Iya, saya biasa ke pasar (Tanah Abang) pasti dari Karet, karena penuh kalau di stasiun sana (Tanah Abang),” katanya saat ditemui oleh Suara.com di Stasiun Karet, Jumat (3/1/2025).
Ia juga menambahkan bahwa opsi beralih ke Stasiun BNI City kurang praktis.
“Betul, jauh lagi kalau turun di BNI. Tanah Abang juga pasti ramai. Di Karet sudah pas, nggak ribet naik turun tangga juga buat saya,” katanya.
Pendapat serupa diungkapkan Anindya, asal Duren Sawit, Jakarta Barat, yang sering menggunakan Stasiun Karet untuk bepergian ke kantornya di kawasan Kuningan.
Baca Juga: Kenali dan Hargai Diri Sendiri Lewat Buku Bertajuk Kita Juga Perlu Resah
“Sayang sih, kalau ditutup. Karet kan gampang (aksesnya). Iya, ngantor di Kuningan,” katanya.
Ia melihat kepadatan di stasiun lain yang menjadi kendala utama bagi penumpang seperti dirinya.
“Kalau dari Stasiun Sudirman udah pasti rame ya, repot. Kalau bisa mungkin di-review ulang, ini kan yang naik bukan 1 atau 2 orang aja,” harapnya.
Keberadaan Stasiun Karet selama ini menjadi alternatif penting bagi penumpang yang ingin menghindari keramaian di stasiun-stasiun besar.
Dengan rencana penutupan ini, penumpang berharap PT KAI dapat mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut atau memberikan solusi yang memadai.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
