Infografis
Suara.com - Sejumlah 18 Anggota Polri yang dinyatakan terlibat dalam perkara dugaan pemerasan terhadap para penonton saat gelaran musik Djakarta Warehouse Project (DWP) menjalani sidang etik.
Belasan anggota Polri itu masih menunggu giliran untuk menjalani sidang etik yang dilakukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Tercatat sejak Selasa (31/12/2024) hingga saat ini, sejumlah 5 anggota Polri telah menjalani sidang. Dengan hasil empat polisi di antaranya telah mendapatkan saksi. Berikut hal yang menarik terkait hasil putusannya:
Tiga Perwira Dipecat
Sejumlah 3 Anggota Polri mendapat saksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) usai menjalani sidang etik yang dilaksanakan di Mabes Polri. Mereka dijatuhi PTDH lantaran dianggap melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan.
Ketiga Anggota Polri yang terkena PTDH merupakan perwira di satuan Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Mereka yakni, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, Kasubdit III Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia, dan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudhy Triananta Syaeful.
Kombes Donald menjadi perwira pertama yang disanksi PTDH. Sebab, dalam konstruksi perkara ia merupakan pimpinan yang bertanggungjawab dalam kasus pemerasan berkedok tes urin. Donald disebut tidak mencegah anak buahnya melakukan pemerasan terhadap penonton.
Adapun AKBP Malvino dan AKP Yudhy dipecat lantaran dianggap telah meminta uang ‘damai’ untuk pelepasan terhadap penonton yang dianggap melakukan penyalahgunaan narkoba.
Satu Anggota Disanksi Demosi
Baca Juga: Terlibat Pemerasan saat Konser DWP, Kompolnas Sebut Ada Satu Anggota Polri yang Terkena Demosi
Berdasarkan keterangan dari Komisioner Kompolnas, Choirul Anam ada seorang anggota polri yang terkena demosi. Adapun, anggota tersebut berpangkat Kanit dengan inisial D. Anam menyatakan, jika D, terkena demosi selama 8 tahun.
