Banjir Rob Masih Marak Terjadi di Pesisir Jakarta, Legislator DKI Minta Warga Tak Lagi Pakai Air Tanah

Kamis, 02 Januari 2025 | 22:45 WIB
Banjir Rob Masih Marak Terjadi di Pesisir Jakarta, Legislator DKI Minta Warga Tak Lagi Pakai Air Tanah
Warga beraktivitas di tengah banjir rob di Muara Angke, Jakarta, Sabtu (14/12/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem, Gias Kumari Putra meminta warga Jakarta, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir untuk mengurangi penggunaan air tanah. Hal ini dilakukan demi mengatasi banjir rob yang belakangan masih sering terjadi.

Penggunaan air tanah menjadi faktor utama penurunan muka tanah alias land subsidence. Akibatnya, ketinggian air laut jadi melewati batas dan terjadilah banjir rob.

Gias mengatakan, warga Jakarta perlu beralih menggunakan air perpipaan yang disediakan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya sebagai sumber utama memenuhi kebutuhan aktivitas warga Jakarta.

"Kami menyampaikan secara terbuka kepada warga pentingnya mengurangi penggunaan air tanah dan beralih ke air PAM Jaya," ujar Gias kepada wartawan, Kamis (2/12/2024).

Baca Juga: Pengamat Sebut Kemesraan Anies-Ahok Bakal Permudah Pramono-Rano Tunaikan Janji Kampanye Pilkada Jakarta

Kemudian, ia juga menyoroti soal naiknya tarif PAM mulai 2025 ini. Gias meminta layanan air perpipaan ikut ditingkatkan seiring kebijakan itu.

"Kami dari dewan tentunya mendukung penuh visi dan misi PAM JAYA untuk memberikan layanan yang lebih baik. PAM JAYA juga harus memikirkan cara meningkatkan kualitas dan cakupan layanan mereka," ucapnya.

Ia juga menyebut meski tarif naik, masyarakat bisa tetap dapat harga murah apabila menghemat penggunaan air setiap bulannya.

"Dalam reses, kami sudah sampaikan bahwa rata-rata pemakaian air itu 83 liter per individu. Namun, dalam penyampaiannya kami menggunakan hitungan kubik, seperti 10, 20, atau 30 kubik per rumah tangga. Tinggal bagaimana meningkatkan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami," pungkasnya.

Baca Juga: Pelantikan Pramo Anung-Rano Karno Diundur, Ketua Komisi II DPR Jelaskan Alasannya

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI