Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan calon kepala daerah petahana untuk cuti pada masa kampanye hingga hari pemungutan suara.
Hal itu tertuang dalam putusan nomor 154/PUU-XXII/2024 yang menguji pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).
“Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasiitas, yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana baik pada masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara,” tutur dia.
Dalam pertimbangannya, para hakim konstitusi menilai ketika masa kampanye berakhir, kepala atau wakil kepala daerah petahana bisa kembali menjabat di masa tenang.
Dengan begitu, mereka bisa kembali mendapatkan kewenangan dan fasilitas jabatan pada masa tenang dan hari pemungutan suara. Hal itu lantas dinilai berpotensi menimbulkan penyalagunaan kewenangan dan fasilitas jabatan.
“Artinya, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan terkait dengan sumber daya yang dimilikinya serta fasilitas yang melekat pada jabatannya ketika cuti di luar tanggungan negara tersebut hanya dilakukan selama masa kampanye,” ujar Suhartoyo.
Untuk itu, MK menilai perlu adanya penambahan atau perpanjangan masa cuti di luar tanggungan negara dengan larangan penggunaan fasilitas jabatan bagi kepala daerah petahana.
“Menurut Mahkamah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah baik petahana maupun bukan petahana seharusnya memiliki hak, kesempatan, keadilan, dan kesetaraan yang sama dalam perlakuan selama masa kampanye, masa tenang, hingga hari pemungutan suara,” tandas Suhartoyo.
Baca Juga: MK Hapus Presidential Threshold, DPR Siap Revisi Uu Pemilu
