Infografis
Suara.com - Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, dikenal sebagai sosok yang kerap menuai kontroversi. Penasaran, seperti apa deretan blunder Natalius Pigai? Simak ulasannya di bawah ini, yuk!
Deretan Blunder Natalius Pigai
Berikut ini adalah beberapa blunder dan kontroversi yang pernah melibatkan Natalius Pigai, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber:
1. Permintaan Anggaran Rp 20 Triliun
Salah satu kontroversi Natalius Pigai yang terbesar adalah permintaannya untuk menambah anggaran Kementerian HAM dari Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun.
Natalius Pigai beralasan bahwa dana itu diperlukan untuk pengembangan pusat-pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia, termasuk rencana pembangunan Universitas HAM bertaraf internasional.
Permintaan ini tentu saja menuai kritik tajam dari berbagai pihak yang menganggap anggaran tersebut terlalu besar untuk kementerian yang baru dibentuk.
2. Program Rp 100 Juta per Desa
Natalius Pigai juga diketahui sempat mengusulkan program peduli HAM dengan memberikan dana Rp 100 juta per desa untuk 83 ribu desa di Indonesia, yang totalnya mencapai Rp 8,03 triliun.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran serta pendidikan HAM di tingkat desa. Namun, banyak pihak yang justru meragukan efektivitas dan transparansi penggunaan dana sebesar itu, mengingat pengalaman sebelumnya dengan dana desa yang rawan penyelewengan.
3. Penambahan 2.544 Pegawai
Dalam upaya untuk memperkuat struktur Kementerian HAM, Natalius Pigai berencana menambah 2.544 pegawai baru dari jumlah awal 188 pegawai.
Natalius Pigai memperkirakan kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai baru akan mencapai sekitar Rp 1,2 triliun. Rencana ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan efisiensi penambahan pegawai dalam jumlah besar dalam waktu singkat.
Baca Juga: Natalius Pigai Lulusan Apa? Menteri HAM Akui Punya 3 Pacar
4. Sebut Punya 3 Pacar
Dalam sebuah wawancara, Natalius Pigai sempat mengungkapkan bahwa selama 13 tahun terakhir ia tidak memiliki istri, tetapi memiliki tiga pacar.
Pernyataan ini tentu saja memicu perdebatan di masyarakat mengenai etika dan moralitas seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
5. Kebiasaan Menghisap Cerutu
Natalius Pigai juga dikenal gemar menghisap cerutu, sebuah kebiasaan yang sering ditampilkan di depan publik. Beberapa pihak justru mengkritik kebiasaan ini sebagai perilaku yang tidak pantas bagi seorang pejabat negara, mengingat dampak negatif merokok terhadap kesehatan dan citra pejabat publik.
6. Tuduhan Rasis terhadap Suku Minang
Natalius Pigai pernah dituduh melakukan tindakan rasis terhadap suku Minang melalui pernyataannya di media sosial yang menyebut bahwa orang Minang adalah sosok yang anti Pancasila. Pernyataan ini kemudian memicu kemarahan dan protes dari masyarakat Minang yang merasa dihina dan didiskriminasi.
7. Cuitan Pedas terhadap Presiden Jokowi
Natalius Pigai juga pernah mengunggah cuitan yang dianggap bernuansa rasial terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Dalam cuitannya, Natalius Pigai menyatakan agar tidak percaya kepada orang Jawa Tengah seperti Jokowi dan Ganjar, dengan tuduhan bahwa mereka merampok kekayaan dan membunuh rakyat Papua. Cuitan ini lantas menuai kecaman luas karena dianggap memecah belah dan menyebarkan kebencian berbasis suku.
8. Kritik terhadap Komnas HAM
Sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai pernah mengkritik lembaga tersebut dengan menyatakan bahwa Komnas HAM seharusnya tidak ikut campur dalam masalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sontak saja, pernyataan ini menimbulkan perdebatan mengenai peran dan independensi Komnas HAM dalam isu-isu nasional.
9. Friksi dengan Politikus Ambroncius Nababan
Natalius Pigai diketahui pernah terlibat friksi terkait isu rasisme dengan politikus Ambroncius Nababan dari Partai Hanura.
Ambroncius dituduh melakukan serangan rasis terhadap Natalius Pigai melalui media sosial, yang kemudian berujung pada penangkapan Ambroncius oleh pihak berwenang. Kasus ini menyoroti isu diskriminasi rasial yang masih terjadi di Indonesia, khususnya terhadap masyarakat Papua.
Kontroversi dan blunder yang melibatkan Natalius Pigai mencerminkan kompleksitas peran seorang pejabat publik dalam menjaga integritas, etika, serta profesionalisme. Bagaimana menurut pendapat Anda, tentang deretan blunder Natalius Pigai?
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
