Infografis
Suara.com - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyambut positif Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapus Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20 persen.
Menurutnya, dengan hal itu ke depan buruh pabrik hingga petani bisa jadi calon presiden atau calon wakil presiden.
"Ya, pertama partai buruh dan buruh Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada tujuh hakim MK. Karena yang dua dissenting opinion kan ya, ya kita apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena demokrasi kembali sehat dan kedaulatan rakyat dikembalikan ke rakyat, kedaulatan dikembalikan ke rakyat. Kita sungguh luar biasa ya, apresiasi," kata Said kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).
Ia mengatakan, dengan adanya putusan ini siapapun bisa mencalonkan dirinya sebagai capres-cawapres termasuk buruh pabrik.
Baca Juga: Presidential Threshold Dihapus, Mantan Ketua MK: Kado Tahun Baru 2025
"Bagi partai buruh sebagai partai non-parlemen ini angin segar bahkan bisa menjadikan seorang buruh pabrik, partai buruh basisnya buruh ya, seorang buruh pabrik itu bisa dimajukan calon presiden atau calon wakil presiden melalui partai buruh," katanya.
Ia mengatakan, Partai Buruh sendiri akan menggelar Kongres pada 2026. Di sana, pihaknya akan memutuskan siapa figur yang akan didorong untuk bisa maju di Pilpres 2029.
"Nah ini akan kami putuskan di kongresnya Partai Buruh, Oktober 2026, kita akan majukan calon presiden atau calon wakil presiden sendiri dari partai buruh, nggak ada koalisi, itu akan kita putuskan di Kongres," ujarnya.
"Dan bisa saja seorang buruh atau buruh kami, ya tentu yang kredibel ya, yang udah tingkat nasional, udah dikenal orang, dan kita akan berpasangan dengan eksternal, apakah kita capresnya atau kita cawapresnya, itu tidak menutup kemungkinan diputuskan di Kongres," sambungnya.
Saat ditanya apakah Said sendiri akan maju di Pilpres 2029, ia mengatakan, semua tergantung keputusan Kongres.
"Ya kita serahkan pada kongres kan, di partai buruh nanti seperti tahun 2024 kemarin, kami mengadakan namanya adalah konvensi pemilihan capres. Jadi siapa saja boleh, partai buruh hanya alat, bisa dari internal sebagai presiden partai buruh bisa, bisa juga dari eksternal, bisa juga mantan buruh yang sudah dikenal luas, misalkan seperti saya dikenal luas secara internasional maupun secara nasional. Tapi bisa juga mantan buruh tani, pemimpin organisasi petani," katanya.
"Jadi intinya seorang buruh pabrik atau petani sawah, dia bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, dan bagi Partai Buruh itu akan dilakukan dalam Kongres," imbuhnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.
“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).
“Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tambah dia.
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa ketentuan presidential threshold tidak hanya bertentangan dengan hak pollik dan kedaulatan rakyat namun juga melangga moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi.
“Nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mankamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya,” ujar Saldi.
“Pergeseran pendirian trebut tidak hanya menyankut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan clon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” lanjut dia.
Adapun perkara ini menguji Pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi sebagai berikut:
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya
Dalam gugatannya pemohon mengaku mengalami kerugian konstitusional akibat ketentuan presidential threshold yang mengatur persyaratan calon presiden untuk mengumpulkan sejumlah dukungan politik tertentu.
Sebab, mereka menilai terjadi keterbatasan bagi pemilih untuk menentukan pilihan presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan preferensi atau dukungan politiknya.
