Jokowi Masuk Tokoh Terkorup Versi OCCRP, Pengamat Minta Buktikan kalau Harta Kekayaannya Didapatkan Secara Sah

Kamis, 02 Januari 2025 | 10:57 WIB
Jokowi Masuk Tokoh Terkorup Versi OCCRP, Pengamat Minta Buktikan kalau Harta Kekayaannya Didapatkan Secara Sah
Presiden ke-7 RI Joko Widodo. [Tangkapan layar]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti menanggapi pernyataan Presiden Ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang menjadi salah satu tokoh politik paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Jokowi sebelumnya menyebut untuk membuktikan saja dugaan korupsi sebagaimana yang dimaksud OCCRP.

Menanggapi itu, Ray menilai Jokowi sudah berinisiatif untuk membuktikan tudingan korupsi tersebut.

“Tantangannya bukanlah meminta orang lain untuk membuktikan sangkaan dari rilis OCCRP tersebut, tapi bagaimana justru pak Jokowi sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuktikan bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan di dalam rilis tersebut,” kata Ray dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Namun, Ray menilai hukum bahwa pihak yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya kurang tepat dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat negara.

Sebab, lanjut dia, pejabat negara harus membuktikan dugaan publik tidak benar bahwa kekayaan pribadi dan keluarganya didapatkan dengan cara tidak sah.

“Hal ini yang disebut dengan pembuktian terbalik,” ujar Ray.

“Hal yang senapas dengan RUU Parampasan Aset yang secara getol diperjuangkan oleh partai yang diketuai oleh anak pak Jokowi, Kaesang, untuk segera disahkan,” lanjut dia.

Selain itu, Ray juga menyebut Indonesia tidak memiliki kultur mendakwa mantan pejabat, khususnya mantan presiden ke pengadilan karena dugaan tindak pidana yang dilakukannya semasa menjabat.

Baca Juga: Diajak Jokowi ke Toko Mainan Pinggir Jalan, Gaya Branded Jan Ethes Curi Fokus

“Jadi, menyatakan agar dibuktikan saja, justru bisa jadi upaya keluar dari dugaan yang dimaksud karena pengetahuan bahwa rakyat Indonesia tidak memiliki tradisi dan kultur mengadili mantan presiden,” tutur Ray.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI