Kaleidoskop 2024: Rentetan Masalah Polusi, Banjir, dan Kemacetan Masih Terjadi di Jakarta

Suara.com - Banyak masalah tahunan masih kerap melanda Jakarta pada tahun 2024. Mulai dari banjir, polusi udara, hingga macet masih dirasakan oleh masyarakat Ibu Kota.

Banjir di Jakarta masih terjadi karena adanya tiga faktor, yakni curah hujan ekstrem, air kiriman dari daerah hulu, dan pasang air laut alias rob.

Kemudian, beberapa kejadian macet parah juga cukup menarik perhatian selama 2024. Kebanyakan penyebab kemacetan parah di Jakarta adalah karena adanya pekerjaan galian di pinggir jalan yang memakan badan jalan.

Di samping itu, jumlah kendaraan di Jakarta sudah jauh melampaui kapasitas jalan di Jakarta. Untuk itu, Pemprov tengah mengerjakan berbagai proyek angkutan umum agar warga beralih dari kendaraan pribadi.

Baca Juga: Cek Fakta: Video Qodari Marah Lantaran Ridwan Kamil Kalah di Pilkada Jakarta

Polusi udara juga masih menjadi isu yang disorot setiap tahunnya. Hampir setiap kali musim kemarau melanda Indonesia, Jakarta akan menduduki peringkat satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dalam berbagai kesempatan.

Berikut ini berbagai berita menarik mengenai persoalan Jakarta yang dirangkum dalam Kaleidoskop 2024.

• Banjir Jakarta

Hujan deras mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (14/2/2024) bertepatan dengan hari pemungutan suara Pemilu 2024. Hujan turun sejak dini hari dan masih berlangsung hingga pukul 06.40 WIB.

Akibatnya, sejumlah wilayah di Jakarta dihantui banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI sendiri mencatat sudah ada tiga RT yang terendam air saat itu. Ketinggian air yang membanjiri tiga RT itu beragam dari 60 sentimeter hingga 1,2 meter.

"BPBD mencatat genangan mengalami kenaikan dari 1 RT menjadi 3 RT atau 0.009 persen dari 30.772 RT," ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji kepada wartawan, Rabu (14/2/2024).

Baca Juga: Kaleidoskop 2024: Transisi Mulus Jokowi-Prabowo Meski Sempat Diisukan Hubungan Retak

Selain tiga RT, enam ruas jalan juga kebanjiran dan menghambat laju lalu lintas.

Pada 21 Februari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan bakal menggelar pemilihan ulang di 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kelurahan Kelapa Gading dan Sunter Jaya, Jakarta Utara yang terendam banjir saat hari pencoblosan.

• Sumur Resapan Peninggalan Anies Tuai Polemik di Era Heru Budi

Program sumur resapan yang diinisiasi oleh eks Gubernur Anies Baswedan sempat menuai polemik saat masa kepemimpina Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Heru dianggap menutup berbagai sumur resapan demi menghilangkan jejak Anies di Jakarta.

Isu ini diunggah oleh akun X bernama @malika6027. Akun itu mengunggah potongan berita mengenai pemberian tutup pada sumur resapan serta foto banjir yang disebut merupakan hasil dari penutupan drainase vertikal itu.

Akun itu pun menyalahkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang disebutnya malah membuat banjir di Jakarta makin parah.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin Ningrum membantah isu tersebut.

“Informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa kejadian banjir di Jakarta karena sumur resapan di Jakarta ditutup adalah kurang tepat,” ujar Ika kepada wartawan, Selasa (5/2/2024).

Ika mengatakan, pihaknya tidak pernah memerintahkan penutupan terhadap sumur resapan. Sebaliknya, Pemprov DKI justru berupaya melakukan pengecekan dan perbaikan agar sumur resapan bisa tetap beroperasi secara optimal.

“Sehingga sumur resapan dapat berfungsi seperti seharusnya dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan,” ucap Ika.

• Banjir Rob Akhir Tahun 2024

Di penghujung 2024, banjir rob berulang kali melanda wilayah Jakarta Utara. Bahkan, kawasan Jakarta International Stadium (JIS) sempat dikepung air hingga melumpuhkan lalu lintas sekitar sejak Minggu (14/12/2024).

Akhirnya, banjir di sekitar stadion berkapasitas 82 ribu orang itu sudah terjadi sejak Minggu (15/12) pagi.

Banjir di sekitar JIS itu tepatnya terjadi di Jalan RE Martadinata, Papanggo, Jakarta Utara. Ketinggian air yang menggenang sempat mencapai sekitar 25 sampai 40 sentimeter.

Selain Jalan RE Martadinata, ada juga Jalan Cumi, Penjaringan yang terendam air. Hingga Senin pukul 20.00 WIB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan airnya sudah surut.

"Jalan tergenang yang sudah surut Jalan Cumi, Jalan RE Martadinata depan JIS," ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji.

Isnawa mengatakan, berdasarkan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), banjir rob berlangsung pada tanggal 11 Desember sampai 20 Desember 2024. Hal ini merupakan akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Baru.

Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir (Rob) di wilayah pesisir utara Jakarta dan pasang air laut.

• Banjir Bikin Macet

Fenomena banjir yang kerap melanda Jakarta juga tak bisa dipisahkan dengan kemacetan. Setiap kali ruas jalan terendam air, dipastikan lalu lintas lumpuh karena kendaraan tak bisa melintas.

Seperti yang terjadi saat hujan deras melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Kamis (29/02/2024) pagi hingga siang hari. Imbasnya, sejumlah ruas jalan kebanjiran hingga membuat lalu lintas macet di berbagai titik.

Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebut ruas jalan yang kebanjiran berada di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 34 ruas jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Isnawa kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).

- Gegara Proyek Polder di Jagakarsa

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengakui pembangunan polder di Jalan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengganggu lalu lintas hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Kemacetan itu terlihat di depan stasiun kereta Tanjung Barat dan samping gerbang tol Antam.

Proyek itu pun diperkirakan baru rampung pada 15 Desember.

"Mereka akan melakukan pembangunan sampai tanggal 15 Desember. Nah disepanjang pekerjaan itu dilakukan rekayasa lalu lintas karena pembangunannya akan memakan satu sampai dua lajur," ujar Syafrin kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Untuk itu, Syafrin mengimbau agar masyarakat pengguna jalan menghindari titik kemacetan tersebut. Ia menyatakan terdapat sejumlah jalur alternatif yang bisa dilalui.

"Jadi kami mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari titik itu, sesuai dengan yang kami rilis. Ada bebrapa jalan alternatif yang bisa dilalui," ucapnya.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turut merespons soal pengerjaan polder di kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Proyek ini dikeluhkan warga lantaran bikin jalanan macet parah secara berlarut-larut.

Padahal, awalnya pengerjaan proyek ini dijanjikan Dinas Bina Marga rampung pada Desember 2023 lalu. Namun, hingga kini pekerjaan itu masih belum juga selesai.

Pantauan suara.com, pengerjaan polder ini membuat jalan menjadi sempit lantaran memakan badan jalan. Titik terparah berada di Jalan TB Simatupang sebelum putaran Rancho dan di depan Stasiun Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Heru mengaku memang berencana melakukan inspeksi ke sejumlah proyek yang dikeluhkan warga dalam waktu dekat ini.

"Saya minggu ini ngecek ke Kelapa Gading, ke Tanjung barat saya mau ngecek juga," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/4/2024).

• Penataan Trotoar di Kuningan Bikin Macet Parah

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan saat melintas di Jl Rasuna Said, Jakarta, Rabu (10/7/2024). Kemacetan parah terjadi di Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan imbas adanya proyek galian dan revitalisasi trotoar.

Kemacetan tersebut sebagai dampak proyek revitalisasi trotoar yang bersinggungan dengan pintu keluar dan pintu masuk gedung perkantoran. Akibatnya, lalu lintas dari arah Jl Mampang Prapatan Raya ke arah Kuningan macet.

Penataan Trotoar yang ditata ini melintang dari Simpang Gatot Subroto hingga Jl Setia Budi Utara Raya. Panjangnya kurang lebih 3.090 meter dan nantinya trotoar akan selebar 2,5-5 meter.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyampaikan permintaan maaf atas kemacetan yang terjadi karena galian saluran kabel dan air di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Ia mengakui proyek sejenis ini memang kerap menganggu aktivitas masyarakat.

Heru mengatakan, proyek pembangunan saluran air merupakan pekerjaan prioritas saat ini. Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menargetkan cakupan layanan air 100 persen di seluruh wilayah di Jakarta pada tahun 2030.

"Gini galian itu ada kegiatan galian PAM (Perusahaan Air Minum), kalau kita tidak lakukan sekarang krisis air bersih akan menghadang kita. Maka target Pemda DKI harus selesai di 2030- 2035 semua supply air bersih kepada masyarakat harus tercapai," ujar Heru di Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

"Memang ada risiko, risikonya adalah galian di mana mana dan itu (mengakibatkan) kemacetan," lanjutnya menambahkan.

• Kemacetan Imbas Proyek LRT Fase 1B Velodrome-Manggarai

Pengerjaan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) fase 1B Velodrome-Manggarai mengakibatkan kemacetan parah di sejumlah ruas jalan belakangan ini. Pengerjaannya memakan ruas badan jalan dan mengakibatkan penumpukan kendaraan pada waktu sibuk.

Khususnya di Jalan Sultan Agung sekitar Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Badan jalan hanya terkikis hingga hanya tersisa satu ruas untuk kendaraan melintas.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pihaknya sudah membuat manajemen lalu lintas agar meminimalisir kemacetan.

"Kami sudah melakukan manajemen dan rekayasan lalu lintas dan sudah dilakukan rilis," ujar Syafrin kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

Karena dipastikan adanya kemacetan, Syafrin mengimbau masyarakat untuk menghindari jalan sekitaran proyek LRT fase 1B itu.

"Kami mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan di kawasan Pramuka, kemudian ke Tugu Proklamasi, Jalan Tambak, sampai Manggarai kita harapkan tetap menghindari kawasan itu," ucapnya.

"Karena di sana sedang ada pembangunan protek LRT dari Velodrome sampai ke Manggarai," tambahnya memungkasi.

• Polusi Udara di Musim Kemarau

Pada pertengahan tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui akan potensi penurunan kualitas udara dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan musim kemarau yang sudah memasuki Jakarta saat ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyebut pihaknya sudah mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk merumuskan upaya antisipasi potensi penurunan kualitas udara.

Selain dari unsur Organisasi Perangkat Daerah Pemprov DKI, unsur pemangku kepentingan dari pemerintah pusat seperti Kemenko Marves, KLHK, dan Kemenhub juga okut dilibatkan. Selain itu, DLH juga mengajak diskusi organisasi masyarakat sipil hingga akademisi.

“Isu polusi udara menjadi fokus Pemprov DKI sejak dua tahun ke belakang, sekarang benar-benar serius, Jakarta sangat konsen terhadap pengendalian pencemaran udara, khususnya masalah polusi. Isu lingkungan hidup memang menjadi Isu global,” ujar Asep dalam keterangannya, dikutip Minggu (5/5/2024).

Hal tersebut sudah tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) yang mencantumkan road map isu penyelesaian masalah udara di Jakarta hingga 2030.

Menurut Asep, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta sudah berorientasi kepada lingkungan hidup.

“Prioritas pembangunan di Jakarta 5 tahun ke depan, 7 prioritasnya ada di bidang pembangunan lingkungan hidup,” kata Asep.

• Jakarta Kerap Jadi Kota dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia

Kualitas udara Jakarta kembali memburuk pada Kamis (20/6/2024) pagi. Bahkan, tingkat polusi udara Ibu Kota menjadi yang terburuk ke dua dibandingkan kota-kota besar lainnya di dunia.

Hal ini diketahui berdasarkan situs pemantau kualitas udara, IQAir. Tingkat polusi udara Jakarta dikategorikan tidak sehat dengan indeks kualitas udara mencapai 167 AQI US.

Rinciannya, kandungan PM 2.5 udara Jakarta mencapai 78 µg per meter kubuk, PM 1063µg per meter kubik, O3 64.3 µg per meter kubik, NO2 4.1µg per meter kubik, SO2 30.2 µg per meter kubik, dan CO 1055.4µg per meter kubik.

"Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini 15.6 kali nilai panduan kualitas udara tahunan (yang ditetapkan) WHO (Organisasi Kesehatan Dunia)," kata situs itu.

PM 2.5 mengacu pada partikel debu yang sangat halus di udara dengan diameter 2,5 mikron atau kurang dan termasuk partikel yang dapat dihirup cukup kecil untuk menembus daerah dada pada sistem pernapasan. Kebanyakan menghirup partikel ini secara rutin bisa mengakibatkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Atas kondisi ini, masyarakat dianjurkan untuk mengenakan masker, menyalakan penyaring udara, menutup jendela, dan menghindari aktivitas di luar ruangan.

• Upaya Pemprov DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta jajarannya untuk memberikan perhatian khusus pada kualitas udara yang memburuk belakangan ini. Ia bahkan berencana melakukan rekayasa cuaca demi menurunkan polusi udara.

Heru mengaku sudah meminta jajaran di Badam Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera melakukan rekayasa cuaca dan menurunkan hujan yang disinyalir bisa memperbaiki kualitas udara.

"Jadi BPBD saya minta untuk bisa melakukan beberapa rekayasa cuaca supaya bisa menurunkan masalah situasi kondisi Jakarta saat ini," katanya.

Lebih lanjut, Heru juga melakukan upaya lainnya seperti mengaktifkan kembali penggunaan alat penyemprot kabut dari atas gedung atau water mist hingga menganjurkan masyarakat beralih menggunakan angkutan umum.

"Ya semuanya kita mengatasi dengan ya supaya udara Jakarta bersih ya," pungkasnya.

Sementara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta juga meminta daerah penyangga Jakarta untuk memperketat pengawasan terhadap sektor industri yang berpotensi mencemari udara. Hal ini dinilai penting untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta yang memburuk belakangan ini.

Kepala DLH DKI, Asep Kuswanto mengatakan pihaknya bakal menyiapkan langkah strategis lainnya yaitu kerja sama lintas daerah, terutama dengan daerah aglomerasi Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Sebab, polusi udara yang dihasilkan industri di daerah penyangga ini kerap terbawa angin ke Jakarta.

“Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah di sekitar Jakarta untuk lebih ketat dalam mengawasi industri di wilayahnya yang berpotensi mencemari udara di sana dan terbawa angin ke Jakarta,” ujar Asep kepada wartawan, Kamis (20/6/2024).