Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta angkat bicara tercantumnya Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) DKI Jakarta.
Keikutsertaan Harvey dan Sandra Dewi yang tersangkut dalam kasus korupsi timah Rp 300 triliun dianggap sudah sesuai aturan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Ani Ruspitawati.
Ani mengatakan, pihaknya mendorong kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa memandang status sosial ekonomi seseorang.
Pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga Jakarta, sebagai implementasi kebijakan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat.
Kepesertaan Harvey dan Sandra Dewi, kata Ani, berawal dari upaya pemprov mempercepat pelaksanaan kebijakan UHC dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan pada periode 2017-2018 lalu.
Ia menyebut kebijakan ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan.
Saat itu, Pemprov DKI Jakarta memiliki target dari Pemerintah Pusat untuk mendaftarkan sebanyak 95 persen penduduk sebagai peserta JKN.
"Pergub tersebut merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN. Pergub melindungi hak penuh kesehatan masyarakat Jakarta," ujarnya kepada wartawan, Senin (30/12/2024).
Kemudian, penduduk yang memenuhi kriteria administratif, seperti memiliki KTP DKI Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3. Pada saat itu dapat didaftarkan oleh perangkat daerah setempat, yakni lurah atau camat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD. Nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi pun termasuk di dalamnya.
Baca Juga: Vonis Ringan Koruptor Timah Alasannya Sopan, Pakar Hukum: Semua Orang Juga Sopan di Sidang
"Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018," katanya.
