Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah, meminta tak perlu ada spekulasi KPK memanggil Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kasus Harun Masiku usai Hasto Kristiyanto jadi tersangka.
Ia menegaskan, jika Megawati tak ada sangkut pautnya dengan kasus Harun Masiku.
"Kita juga tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum. Apalagi sepanjangan pengetahuan saya sebagai DPP Partai, kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum," kata Said dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).
"Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini di dasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini," sambungnya.
Ia berharap agar kasus penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto melebar kemana mana menjadi pengadilan opini.
![Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/27/52996-hasto-kristiyanto.jpg)
"Mari kita letakkan hal ini secara proporsional. Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan," katanya.
"Kami juga berharap KPK bisa bertindak proporsional. bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, dengan demikian negara hukum bisa kita jaga. Terhadap kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK mememutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada interensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik," sambungnya.
Menurutnya, kalau kehidupan kebangsaan ini terus gaduh, berpolemik secara tidak proporsional, urusan-urusan hukum bisa di otak atik, ada ketidakpastian hukum, tentu hal ini akan dipersepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.
Padahal, kata dia, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja.
Menurutnya, market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Suasana yang kondusif harus diberikan, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik.
