Infografis
Suara.com - Narasi yang dibangun PDIP soal dugaan adanya keterlibatan pengaruh Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam penetapan tersangka Hasto Kristiyanto dinilai wajar.
Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Haunan Fachry Rohilie, mengatakan, dilihat dari sisi PDIP memang tampak adanya upaya membangun persepsi publik mengenai dugaan keterlibatan Jokowi.
"Karena momentumnya itu tepat pasca pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby. Momentum itu yang mendasari kontra narasi yang dibangun PDIP," kata Haunan kepada Suara.com, Jumat (27/12/2024).
Menurutnya, PDIP merasa punya dukungan kuat dari masyarakat, mengingat partai tersebut menjadi pemenang pemilu 2024. Akan tetapi, Haunan menyampaikan kalau faktor itu sebenarnya tidak serta merta langsung membuat PDIP dapat simpati publik.
"Perlu digarisbawahi bahwa Party ID di Indonesia ini kan rendah. Jadi narasi itu ya pasti hanya berkutat pada loyalis-loyalis PDIP," imbuhnya.
![Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/27/52996-hasto-kristiyanto.jpg)
Di sisi lain, Jokowi juga memiliki Projo sebagai ormas relawan yang sebagian besar juga pemilih PDIP. Sehingga, menurut Haunan, perhatian terhadap penetapan tersangka Hasto tidak sebesar desakan publik untuk menuntaskan dan menangkap Harun Masiku yang masih buron.
Haunan juga menyampaikan kalau ada risiko yang terlalu besar jika KPK sembarangan menetapkan status tersangka.
"Tidak mungkin KPK itu sembarangan menetapkan tersangka, ada nama baik lembaga, nama baik penyidik yang dipertaruhkan," ujarnya.
Haunan juga melihat adanya persepsi publik bahwa kasus Hasto sempat tertahan sejak 2020, mengingat PDIP saat itu masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Namun, kini situasinya berubah setelah PDIP berada di kubu oposisi Prabowo-Gibran.
"Bisa kami anggap ini kepingan puzzle yang publik bangun untuk menganalisa fenomena ini. Sah-sah saja, cuma tidak ada bukti yang memperkuat opini tersebut," tutupnya.
