Infografis
Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ikut berunjuk rasa menolak kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Aliansi gabungan mahasiswa Se-Indonesia itu menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (27/12/2024).
Dari pantauan Suara.com, mereka hadir sekira jam 16.19 WIB dengan mengenakan almamater dari universitas masing dan membawa bendera identitasnya.
Selain itu, mereka juga menyanyikan mars 'Buruh Tani' untuk mengobarkan semangat peserta unjuk rasa.
Mahasiswa yang hadir tersebut berasal dari sejumlah kampus di sekitaran Jabodetabek, seperti Universitas Negeri Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dewantara, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU), Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Bojongsari.
Baca Juga: Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup, Imbas Demo Tolak PPN 12 Persen di Patung Kuda
Dalam orasinya, salah satu mahasiswa dari STIU mengatakan bahwa kebijakan PPN 12 persen sangat mencekik masyarakat, khususnya sektor UMKM dan menengah kebawah lainnya.
"Kami datang membawa pesan dari para pedagang dan masyarakat kalangan menengah ke bawah, mereka tidak setuju dengan kenaikan PPN 12 persen," tegasnya dalam orasi.
Ia juga mengatakan bahwa masyarakat sangat berharap kepada mahasiswa untuk ikut memperjuangkan hak yang selama ini tidak didengarkan, khususnya permasalahan kenaikan PPN 12 Persen.
"Banyak masyarakat berharap kepada kami karena selama ini suara-suara mereka dibungkam dan dibiarkan," katanya.
Terakhir, mereka mengancam akan menghadirkan massa yang lebih banyak dalam aksi unjuk rasa selanjutnya, jika kenaikan PPN tetap disahkan pada tanggal 1 Januari nanti.
Baca Juga: Massa HMI Kepung Patung Kuda, Tolak Kenaikan PPN 12 Persen Era Prabowo
"Ya, liat saja, nanti kami akan membawa massa lebih banyak dari ini, kami tidak takut, kami akan maju terus membela hak rakyat," pungkasnya.
Salah satu tuntutan mereka yaitu mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan yang menolak kenaikan PPN 12 persen.
"Tentu, kehadiran kami mendesak Presiden Prabowo agar tidak mengesahkan peraturan kenaikan PPN yang sangat merugikan rakyat, tentunya kalangan menengah ke bawah," kata salah satu koordinator saat berorasi.
"Bagaimana kenaikan PPN ini akan mensejahterakan, jika banyak sekali penolakan," sambungnya.
Kontributor : Moh Reynaldi Risahondua
