Infografis
Suara.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) mengklaim kalau mayoritas sekolah di Indonesia sudah aman dari tindak kekerasan. Hal itu terlihat dari hasil assesment nasional Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kementeriam Dikdasmen tahun 2022.
Kepala PSKP, Irsyad Zamjani, menguraikan assesement dilakukan kepada para murid dengan membagi setiap jawaban menjadi tiga zona, yakni aman, waspada, dan rawan. Pertanyaan mengenai potensi perundungan, hukuman fisik, dan kekerasan seksual di sekolah.
Hasilnya, rata-rata jawaban murid untuk ketiga pertanyaan itu di atas 60-70 persen yang memilih aman. Sementara yang menjawab waspada antara 17-21 persen. Dan jawaban rawan antara 10 dan 15 persen.
"Praktek kekerasan itu dialami terutama oleh 10-15 persen murid kita. Jadi secara umum, kondisi sekolah kita relatif aman dari kekerasan, tapi memang ada kasus-kasus yang perlu kita perhatikan," kata Irsyad saat konferensi pers diskusi akhir tahun data pemantauan kekerasan di sekolah bersama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Meski angka kerawanan kekerasan di sekolah hanya 10-15 persen, Irsyad menegaskan bahwa angka itu tidak kecil dengan kasus perundungan dan kekerasan seksual menjadi yang paling banyak terjadi dan dilaporkan.
"Ini 10-15 persen bukan angka kecil. Kalau kita kalikan dengan jumlah sekolah kita yang ratusan ribu, ya cukup besar juga," ujar Irsyad.
Dari berbagai kasus yang terungkap itu, Irsyad juga menyebutkan kalau kebanyakan murid yang menjadi korban berasal dari kalangan ekonomi rendah.
"Anak-anak miskin yang dari kelompok sosial ekonomi rendah itu lebih rentan mendapatkan kekerasan, terutama di aspek perundungan dan hukuman fisik," ujarnya.
Menurut Irsyad, banyak sekolah yang kini sudah mulai peduli tentang pentingnya menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Salah satunya dengan sekolah membentuk Satgas atau Tim Penanganan Kekerasan (TPPK). Sayangnya, diakui Irsyad, baru sedikit sekali sekolah yang punya sistem penanganan yang bagus dalam penanganan kekeraaan seksual.
Baca Juga: Dari PSN Hingga Pilkada, Komnas HAM Ungkap Sederet Masalah HAM di Papua
"Mulai ada program-program penanganan yang terbaik terutama untuk perundungan. Tapi memang yang kekerasan seksual itu yang jadi PR, jadi belum banyak sekolah atau baru 8 persen sekolah yang mempunyai program penanganan dan penjagaan kekerasan seksual yang kualitasnya baik," ucapnya.
