Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf menilai, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendalami peran mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di kasus Harun Masiku.
Dia menyebut penyidik mesti menelusuri soal keputusan Yasonna Laoly saat menjadi menteri yang mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky Sompie pada 28 Januari 2020 lalu.
Saat itu, Ronny dicopot setelah mengonfirmasi kepulangan buronan Harun Masiku ke Indonesia. Hal tersebut dinilai Yasonna sebagai informasi yang keliru sehingga Ronny dicopot dari jabatannya.
Menanggapi itu, Hudi menilai langkah yang dilakukan Ketua DPP PDIP itu harus menjadi materi pemeriksaan penyidik KPK dalam mengusut kasus dugaan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.
“Jadi begini ya, itu bisa jadi saja pemantik untuk memeriksa Pak Yasonna kan nggak mungkin sekelas Dirjen itu bicara kekeliruan kan itu pejabat tinggi, jadi memang harus didalami itu menurut saya,” kata Hudi kepada Suara.com, Kamis (26/12/2024).
Sebelumnya, KPK mencegah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly ke luar negeri untuk mengusut kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang berkaitan dengan buronan Harun Masiku.
Juru Bicara KPK Tessa Mahadhika menjelaskan larang berpergian ke luar negeri itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1757 yang terbit pada 24 Desember 2024.
“Larangan bepergian ke luar negeri terhadap dua orang Warga Negara Indonesia yaitu YHL dan HK,” kata Tessa kepada wartawan, Rabu (25/12/2024).
Dia menjelaskan larangan ini berlaku lantaran penyidik menilai keterangan keduanya dibutuhkan dalam proses penyidikan.
Adapun larangan berpergian ke luar negeri bagi Hasto dan Yasonna berlaku sampai enam bulan ke depan.
