Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf menyoroti upaya pencekalan KPK terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly. Pencekalan ke luar negeri itu terkait kasus suap buronan Harun Masiku yang kini juga menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Perihal pelarangan ke luar negeri yang diterapkan KPK, Hudi Yusuf bahkan mendorong KPK untuk juga menetapkan Yasonna sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Sebab, Hudi menilai Yasonna memiliki peran untuk menghalangi penyidikan dan membantu pelarian Harun Masiku yang sudah lima tahun tereakhir dicari KPK.
“Itu sudah jelas, (Yasonna) menghalang-halangi, dan yang kedua, turut menyembunyikan orang yang sudah menjadi tersangka (Harun) yang dicari oleh negara. Itu kan juga satu kejahatan," kata Hudi kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).
Dia menduga Yasonna menyabotase data perlintasan Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta dan hal tersebut dinilai juga harus didalami lebih jauh oleh tim penyidik.
“Beliau kan orang nomor satu disitu gitu ya harus didalami lagi ke Pak Menteri tuh apakah Pak Menteri memberikan instruksi atau tidak, kan begitu,” ujar Hudi.
Diketahui, sebelum dicekal ke luar negeri, Yasonna sempat dipanggil oleh KPK terkait kasus Harun Masiku pada Rabu (18/12/2024) lalu.
Setelah menjalani pemeriksaan sekita tujuh jam, Yasonna mengaku dicecar oleh penyidik KPK terkait jejak pelarian Harun Masiku. Pemeriksaan itu berkaitan dengan jabatan lama Yasonna sebagai Menkumham.
Dicekal ke Luar Negeri
KPK sebelumnya telah mencekal Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly ke luar negeri untuk mengusut kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang berkaitan dengan buronan Harun Masiku.
Juru Bicara KPK Tessa Mahadhika menjelaskan larang berpergian ke luar negeri itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1757 yang terbit pada 24 Desember 2024.
