Infografis
Suara.com - Pengamat politik Emrus Sihombing menyebut jika PDI Perjuangan (PDIP) justru bisa mendapatkan simpatik publik setelah KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Sebab, menurut Emrus, simpati publik kepada PDIP bisa saja muncut karena penetapan tersangka Hasto yang banyak dinilai sarat kepentingan politik.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap komisioner KPU oleh Harun Masiku yang kasusnya telah bergulir sejak Januari 2020.
"Ketika ada tindakan politik mengobok-obok PDIP dari pemanfaatan kekuasaan hukum, justru bisa PDI jadi melambung, artinya jadi direspons publik," kata Emrus dalam keterangannya dikutip Suara.com, Rabu (25/12/2024).
Dia mengingatkan seperti peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 alias Kudatuli yang kala itu PDIP masih menyandang nama PDI.
Terjadi kerusuhan akibat pengambilalihan paksa Kantor DPP PDI di Jakarta Pusat oleh massa pendukung Soerjadi yang tidak terima dengan hasil kongres partai dengan memenangkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Pada masa itu, publik justru jadi menaruh simpati terhadap PDI.
Hal serupa tampak akan kembali dialami PDIP, terlebih Hasto bukan menjadi tokoh sentral dalam kasus suap tersebut.
![Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menunjukkan surat pemanggilannya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/08/20/87458-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-diperiksa-kpk.jpg)
"Sehingga bisa jadi diberikan dukungan publik kepada PDI Perjuangan terhadap sosok yang bukan tokoh sentral dalam kasus itu. Tokoh sentralnya kan Harun Masiku. Kalau orang lain tersangka, justru ini bisa menaikan pamor dari orang lain tersebut," tambah Emrus.
Oleh karena itu, dia menduga kalau PDI Perjuangan justru akan dalam dukungan publik selama tahun 2025 terkait kasus tersebut.
Baca Juga: Tak Cuma Cekal Hasto PDIP, KPK Larang Eks Menkumham Yasonna Laoly ke Luar Negeri, Sinyal Apa?
"Nanti 2025 akan dapat respons dan dukungan dari publik karena dibuat suatu korban politik. Bisa saja persepsi itu yang muncul di publik," pungkasnya.
