Infografis
Suara.com - Pimpinan baru KPK yang komandoi Setyo Budiyanto menjadi sorotan setelah gerak cepat alias gercep menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku yang kini masih buron. Pasalnya, dugaan suap kepada komisioner KPU oleh Harun Masiku itu telah terjadi pada Januari 2020.
Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar alias Uceng menyatakan, penetapan Hasto yang baru dilakukan setelah hampir 5 tahun kasus itu bergulir justru menunjukkan buruknya kinerja KPK ketika masa kepemimpinan Firli Bahuri dkk.
"Banyak yang nanya, soal Hasto jadi tersangka oleh KPK baru. Bagi saya sederhana, ini menunjukkan buruknya KPK 2019-2024. Kalian memalukan," ucap Zainal dalam unggahan di akun X pribadinya dikutip Suara.com, Rabu (25/12/2024).
Sementara itu, pimpinan KPK saat ini diketahui baru saja berganti komisioner di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto untuk periode 2024-2029. Menurut Zainal, penetapan tersangka kepada Hasto tidak serta merta langsung membuat komisioner KPK yang baru itu terlihat lebih baik.
Baca Juga: Hasto PDIP jadi Tersangka KPK, Jokowi Tertawa Geli Namanya Disebut-sebut
"Tetapi apakah menunjukkan kualitas KPK baru? Gak juga, mari kita lihat," ujar pakar hukum tata negara tersebut.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka karena kecukupan alat bukti. Dia juga menegaskan bahwa penetapan tersebut murni penegakan hukum.
Penetapan Hasto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Dalam sprindik itu, Hasto disebut terlibat tindak pidana korupsi bersama tersangka Harun Masiku dengan memberikan hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.
Dalam sprindik yang berbeda, Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku tersebut.
Kasus suap tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020. Saat itu, KPK menangkap Wahyu Setiawan, yang masih menjabat komisioner KPU RI. Diduga suap diberikan kepada Wahyu agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP lewat mekanisme PAW. Padahal suara Harun Masiku ada di urutan keenam.
Pengusulan Harun sebagai anggota DPR itu dilakukan setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia.
KPK telah memproses hukum Wahyu Setiawan dan divonis 7 tahun penjara. Namun, yang bersangkutan dinyatakan bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023.
Sementara itu, Harun Masiku sendiri sampai sekarang masih menjadi buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO) pada 17 Januari 2020.
