ICW Sebut Kasus Hasto Akan Buka Kotak Pandora Korupsi yang Libatkan Politisi dan Penegak Hukum
ICW mencatat terdapat sejumlah kasus korupsi yang berdimensi politik dan harus diselesaikan KPK.
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka akan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kotak pandora kasus lainnya.
Koordinator ICW Agus Sunaryanto menilai penyidikan KPK terhadap Hasto akan membuka perkara lain yang melibatkan politisi dan penegak hukum.
“Kasus ini membuka kotak pandora korupsi yang melibatkan unsur politisi dan penegak hukum di KPK. Penetapan tersangka HK yang terkait pada pengungkapan perkara PAW DPR RI ini bisa jadi pintu masuk bagi KPK untuk menuntaskan perkara lain,” kata Agus dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).
Pasalnya, dia menilai selama ini muncul stigma publik tentang adanya perkara korupsi yang menjerat politisi penguasa.
Baca Juga: CEK FAKTA: Rumah Ridwan Kamil Digeruduk Warga Saat KPK Sita Barang
Dalam konteks ini, lanjut Agus, ICW mencatat terdapat sejumlah kasus korupsi yang berdimensi politik dan harus diselesaikan KPK.
“Berdasarkan catatan ICW, setidaknya ada 14 kasus mandek yang harus segera KPK selesaikan hingga ke aktor utama,” tandas Agus.
Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).
Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisionar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setoiawan.
Baca Juga: Usai 'Acak-acak' Rumah La Nyalla Mattalitti, KPK Geledah Kantor KONI Jatim
Setyo menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
