Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025, diasumsikan untuk mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan program strategis Presiden Prabowo sejalan dengan agenda PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendorong program kesehatan yang inklusif.
"Atas dasar itulah, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan demi suksesnya Program Quick Win melalui dukungan terhadap APBN 2025," kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Menurut dia, kenaikan PPN menjadi 12 persen mendukung program-program, khususnya yang didanai oleh APBN. Program-program itu di antaranya makan bergizi gratis yang, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah, pemeriksaan penyakit menular (TBC), renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan lumbung pangan nasional, daerah dan desa.
![Ketua DPP PDIP Said Abdullah. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/09/17/63205-ketua-dpp-pdip-said-abdullah.jpg)
Dia pun sebelumnya sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah.
Menurut dia, pemerintah perlu menambah anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) ke rakyat. Dia mengatakan jumlah penerima manfaat perlinsos dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin, serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.
"Subsidi BBM, gas LPG listrik untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah, termasuk ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian BBM bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah," kata dia.
Kemudian, menurut dia, subsidi perlu diperluas terhadap transportasi umum yang menjadi moda transportasi massal diberbagai wilayah, khususnya kota kota besar yang memiliki moda transportasi massal. Lalu subsidi pun perlu diberikan untuk perumahan untuk kelas menengah bawah, yaitu tipe rumah 45 ke bawah, serta rumah susun.
"Bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat, khususnya siswa berprestasi dari rumah tangga miskin hingga menengah," kata dia.
Selain itu, dia meminta pemerintah juga melakukan operasi pasar secara rutin, paling sedikit 2 bulan sekali, dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.
Kemudian dia juga meminta pemerintah memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan pemerintah, dengan cara menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40 persen menjadi 50 persen.
Lalu dia meminta pemerintah memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah dan yang terdampak, guna membantu beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing.
"Memastikan program penghapusan kemiskinan ekstrem dari posisi saat ini 0,83 persen menjadi nol persen di tahun 2025, dan penurunan generasi stunting di bawah 15 persen dari posisi saat ini 21 persen," kata dia. (Antara)
