"DPR harus mendukung upaya-upaya pemerintah mencari alternatif pembiayaan pembangunan, seperti mendorong agar pengembalian uang-uang korupsi selama era PDIP dan Jokowi berkuasa, seperti pidato Prabowo di Mesir seminggu lalu, dapat terwujud," jelasnya.
Ia kemudian menyinggung munculnya wacana kebijakan Prabowo untuk mengampuni koruptor yang mengembalikan aset kepada negara.
"Jika uang-uang koruptor dikembalikan, maka pajak PPN bisa saja diturunkan serendah-rendahnya," katanya.