Suara.com - Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan menilai bahwa terdapat kesalahan pemilihan kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kesalahan itu karena Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang memaksakan beberapa mantan anggota kabinetnya untuk masuk lagi ke dalam kabinet Prabowo.
Syahganda menjelaskan hal ini dapat memperlambat kinerja dari pemerintahan Prabowo. Ia menambahkan, jika Prabowo diibaratkan seperti mobil BMW mewah tetapi onderdilnya tua.
"Sehingga dia cassing-nya bagus, tapi sebenarnya susah bergerak, ini karena salah desain, bagaimana dia (Prabowo) mau kencang kalau kabinetnya adalah kabinet (Jokowi) yang selama ini dia kritik," jelas Syahganda dikutip Suara.com dari kanal Youtube Bambang Widjojanto, Senin (23/12/2024).
Menurutnya, harus sabar dalam melihat pemerintahan Prabowo yang akan melakukan langkah-langkah revolusioner setelah mengonsolidasikan kekuasaan.

"Kalau saya sebagai kritikus, saya mempunyai kesabaran melihat Prabowo karena saya melihat beberapa ide-ide dia berjalan cukup menyejukkan, tapi kami harap awal tahun dia mempercepat gerakannya," ujar Syahganda.
"Gerakan ini tentu untuk membuktikan bahwa mobil BMW onderdilnya juga sama, baru semua gitu lho," tambahnya.
Selain itu, Syahganda menilai cita-cita pertumbuhan ekonomi Prabowo sebesar 8 persen akan sulit karena masih terdapat orang-orang neoliberalisme dalam rezim ekonomi.
"Memang mereka memainkan itu, agar ekonomi stabil dalam orde global, makanya inflasi dikendalikan 2,5 persen, kemudian deflasi (penurunan harga barang), suku bunga kalau ngutang dibuat tinggi, pokoknya tidak ada ide-ide yang strukturalis," jelas Syahganda.
Baca Juga: Sampaikan Maaf ke Publik, PDIP Sedang Cuci Piring Dosa Politik Jokowi
![Prabowo dan Jokowi di Istana IKN. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/01/52767-prabowo-dan-jokowi-di-istana-ikn-ist.jpg)
Syahganda juga menyampaikan bahwa implementasi welfare atau kesejahteraan tidak hanya bergantung pada negara. Menurutnya, Prabowo harus bekerja sama dengan berbagai organisasi atau lembaga untuk mencapai efisiensi.