Faksi-faksi ini loyal kepada rezim, dan mereka menerima pendanaan dan peralatan darinya, sumber tersebut mengatakan kepada Asharq Al-Awsat.
Hisham Debsi, Direktur Pusat Studi Tatweer, mengatakan posisi yang telah diambil alih oleh tentara terkait dengan faksi-faksi yang berafiliasi dengan badan keamanan Suriah.
Ia mengatakan kepada Asharq Al-Awsat bahwa tentara seharusnya dapat mengambil alih lokasi-lokasi ini segera setelah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1559 dikeluarkan pada tahun 2004.
Otoritas Palestina pada saat itu menyetujui penyerahan senjata di luar dan di dalam kamp pengungsi, tetapi Hizbullah menolak tindakan tersebut dan mengatakan hal itu perlu didiskusikan dalam dialog antara kekuatan politik Lebanon, lanjut Debsi.
Dalam dialog tersebut, Hizbullah setuju untuk memindahkan senjata di dalam dan luar kamp, tetapi kemudian menggagalkan rencana tersebut, tambahnya.
Pemindahan senjata saat ini terkait dengan penerapan resolusi 1701 dan lainnya, terutama 1559. Hal itu juga terkait langsung dengan penggulingan rezim Assad yang tiba-tiba dan dramatis, jelasnya.
Hayat Tahrir al-Sham, penguasa sementara Suriah, telah mengeluarkan perintah bagi kelompok-kelompok Palestina yang berafiliasi dengan rezim tersebut untuk meletakkan senjata mereka.
Faksi-faksi ini, yang telah mengibarkan bendera Palestina dan tidak melakukan apa pun selain merugikan rakyat Palestina dan Lebanon, tidak lagi memiliki pendukung regional dan Lebanon, jadi mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada perintah tersebut, kata Debsi.
Syarat-syaratnya sudah matang bagi negara Lebanon untuk memaksakan kedaulatannya, melalui tentara, di seluruh wilayahnya dan mengakhiri keberadaan kelompok bersenjata Palestina di luar kamp-kamp pengungsi, tegasnya.
Baca Juga: 2 Ribu Tentara Amerika Serikat Ditempatkan di Suriah, Untuk Apa?
Selain itu, negara memiliki hak untuk memaksakan otoritasnya atas kamp-kamp tersebut dan menyingkirkan senjata di sana, katanya.