Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati mengaku heran jika ada kader PDIP yang mengkritik kenaikan PPN 12 persen.
Padahal, kata wanita yang akrab disapa Sara ini, anggota Fraksi PDIP Dofie Othinel yang menjadi ketua panitia kerja (Panja) dalam pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
"Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen,” kata Sara kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).
Saat mendengar penolakan dari PDIP soal kenaikan PPN 12 persen, Sara merasa heran. Jika ingin melakukan penolakan, seharusnya dilakukan sejak awal.
Baca Juga: Menpar Janji Luncurkan Paket Wisata Murah jika PPN 12 Persen Pengaruhi Sektor Pariwisata
“Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” ucap Sara.
“Padahal mereka saat itu Ketua Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?" tambahnya.
Sebelumnya, anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kenaikan pajak senilai 12 yang dianggap merugikan rakyat.
"Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini, mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen," kata Rieke Diah Pitaloka, yang viral di platform sosial media x, dilansir pada Rabu (18/12/2024).
Penolakan itu, kata Rieke, mendasar pada aturan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2021.
Baca Juga: Efek PPN 12 Persen, Pilihan Wisata Bakal Berubah dari Premium Jadi Lebih Terjangkau
Rieke juga mengatakan, dirinya mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self assesment monitoring system dalam tata kelola perpajakan.
"Pajak selain bisa menjadi sumber pendapatan negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara," katanya.
