Infografis
Suara.com - Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Deddy Yevri Sitorus yang menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan Joko Widodo hanya upaya cuci piring semata.
Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan mengemukakan bahwa pernyataan Deddy tersebut menggambarkan suasana kebatinan PDIP yang marah besar terhadap perilaku Jokowi.
Apalagi, PDIP menilai Jokowi sudah menyalahgunakan kewenangannya pada akhir masa jabatan sebagai presiden.
"Jadi ini bukan hanya soal etika politik, tapi upaya 'cuci piring' PDIP atas dosa-dosa politik Jokowi," katanya kepada Suara.com, Sabtu (21/12/2024).
Namun, dia mengatakan bahwa Jokowi memang tidak bisa menjadi presiden tanpa peran PDIP sebagai partai politik yang menaunginya.
Sehingga partai banteng moncong putih itu turut bertanggung jawab atas penyalahgunaan kewenangan selama kepemimpinan Joko Widodo.
"Jokowi tak mungkin punya kekuasaan kalau tidak difasilitasi oleh PDIP. Jadi kurang proporsional kalau dosa penyalahgunaan kekuasaan itu dibebankan mutlak kepada Jokowi," ujar Yusak.
Konflik Internal
Menurutnya, langkah PDIP juga kurang tepat karena melibatkan publik dalam konflik internal antara PDIP dengan Jokowi. Terlebih, pada periode pertama kepemimpinan Jokowi, PDIP disebut turut mendapatkan kekuasaan.
Baca Juga: PDIP Siaga Satu Jelang Kongres! Isu Jokowi Rebut Posisi Sekjen Hasto
"Pasca pemecatan Jokowi, saya kira konflik akan terus berlanjut. Jokowi berpotensi melakukan serangan balik, sementara PDIP juga akan terus menyerang," katanya.
