Infografis
Suara.com - Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Deddy Yevri Sitorus yang menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan Joko Widodo hanya upaya cuci piring semata.
Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan mengemukakan bahwa pernyataan Deddy tersebut menggambarkan suasana kebatinan PDIP yang marah besar terhadap perilaku Jokowi.
Apalagi, PDIP menilai Jokowi sudah menyalahgunakan kewenangannya pada akhir masa jabatan sebagai presiden.
"Jadi ini bukan hanya soal etika politik, tapi upaya 'cuci piring' PDIP atas dosa-dosa politik Jokowi," katanya kepada Suara.com, Sabtu (21/12/2024).
Baca Juga: PDIP Siaga Satu Jelang Kongres! Isu Jokowi Rebut Posisi Sekjen Hasto
Namun, dia mengatakan bahwa Jokowi memang tidak bisa menjadi presiden tanpa peran PDIP sebagai partai politik yang menaunginya.
Sehingga partai banteng moncong putih itu turut bertanggung jawab atas penyalahgunaan kewenangan selama kepemimpinan Joko Widodo.
"Jokowi tak mungkin punya kekuasaan kalau tidak difasilitasi oleh PDIP. Jadi kurang proporsional kalau dosa penyalahgunaan kekuasaan itu dibebankan mutlak kepada Jokowi," ujar Yusak.
Konflik Internal
Menurutnya, langkah PDIP juga kurang tepat karena melibatkan publik dalam konflik internal antara PDIP dengan Jokowi. Terlebih, pada periode pertama kepemimpinan Jokowi, PDIP disebut turut mendapatkan kekuasaan.
Baca Juga: Harun Masiku Diduga di Indonesia, Rocky Gerung Bandingkan Dengan Jokowi
"Pasca pemecatan Jokowi, saya kira konflik akan terus berlanjut. Jokowi berpotensi melakukan serangan balik, sementara PDIP juga akan terus menyerang," katanya.
"Targetnya bukan hanya Jokowi, tapi juga Keluarga Politik Jokowi seperti Gibran, Bobby dan Kaesang," katanya.
Sebelumnya, PDIP kembali menyampaikan permohonan maaf usai melahirkan figur Presiden ketujuh RI Joko Widodo alam perpolitikan di Indonesia.
Deddy Yevri Sitorus menyampaikan permohonan maaf lantaran Jokowi tak bisa mengelola pemerintah sesuai dengan semangat partai.
"Itu tentu ada andil, keringat, tenaga dari PDI Perjuangan.," kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, dikutip Jumat (20/12/2024).
Deddy kemudian menilai bahwa selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, 1 tahun terakhir banyak melahirkan kebijakan yang tidak sesuai etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDIP.
"Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA, kemudian ditepuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya," katanya.
Bahkan, ia menyinnggung soal pilkada serentak yang dinilai sarat dengan kecurangan.
"Bahkan terakhir dalam pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa, dan sebagainya masih terus berlangsung," katanya.
Untuk itu, ia pun mengaku PDIP merasa terpanggil untuk menyatakan permohonan maaf lantaran sudah melahirkan Jokowi.
"Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi," ujarnya.
