Infografis
Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengeluarkan sinyalemen tanda bahaya, setelah dihadapkan pada gelombang kontroversi menjelang Kongres V tahun 2025.
Tanda bahaya tersebut dipicu pemecatan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sekeluarga dari jajaran kader partai berlambang kepala banteng bermoncong putih.
Jokowi dipecat PDIP bersama putra sulungnya yang kekinian menjadi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan sang menantu sekaligus pemenang Pilkada Sumatera Utara Bobby Nasution.
Setelah pemecatan, beredar isu tentang upaya Jokowi ingin mengambil posisi Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.
Baca Juga: Harun Masiku Diduga di Indonesia, Rocky Gerung Bandingkan Dengan Jokowi
"Kami tidak akan membantah adanya indikasi yang kalian sampaikan," kata Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menjawab pertanyaan wartawan di kantornya, Kamis (19/12) pekan ini.
Deddy enggan menjelaskan lebih jauh isu yang beredar tersebut. Tapi, ia mengakui ada kabar yang menyebut Jokowi akan "mengacak-acak" kongres PDIP melalui pergantian sekjen.
Selain isu itu, terdapat pula spanduk yang bertuliskan 'Megawati Ketum Ilegal' yang tergantung di pinggiran Tol Bogor Outing Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12).
Dadang Iskandar Danubroto, Ketua DPC PDIP Kota Bogor, menilai pemasangan spanduk itu merupakan upaya adu domba menjelang kongres. Kekinian, spanduk tersebut telah dicopot oleh kader-kadernya.
Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, menginstruksikan kepada seluruh kader untuk siaga menjelang Kongres, menanggapi peredaran spanduk yang mempertanyakan legalitas kepemimpinan Megawati yang diperpanjang pada Juni 2024 lalu.
Baca Juga: Buat Konten Reaksi, Cara Jokowi Pegang HP Dianggap Janggal Netizen: Ngibul Banget
"Kepengurusan PDIP yang baru telah disahkan lewat SK yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM tertanggal 1 Juli 2024," tegas Ronny.
Dalam konteks yang lebih luas, Megawati telah menandatangani surat pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby pada tanggal 14 Desember 2024, yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPP PDIP.
"PDIP melarang mereka untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai," ungkap Komarudin Watubun, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP saat membacakan surat pemecatan.
Turbulensi internal ini menimbulkan spekulasi tentang dampaknya pada soliditas partai dan dinamika politik nasional menjelang kongres penting partai.
