Infografis
Ia juga menyerukan Israel untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban internasional.
"Ketidakstabilan yang terus menerus dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim di Tepi Barat tidak seharusnya ditoleransi oleh Israel, dan budaya impunitas seharusnya diakhiri," tambahnya.
Ia menolak upaya pemindahan paksa warga Gaza dari atau di dalam Gaza.
"Tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza. Perluasan infrastruktur militer Israel dan penghancuran bangunan sipil serta lahan pertanian di seluruh Jalur Gaza tidak dapat diterima," tegasnya.
Duta Besar Swiss untuk PBB, Pascale Baeriswyl, mengecam situasi kelaparan yang dihadapi warga Gaza, yang menurutnya penggunaan keadaan tersebut sebagai metode perang adalah kejahatan perang sesuai dengan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.
Ia menuntut semua pihak untuk segera mewujudkan gencatan senjata, serta mengkritik pernyataan pejabat Israel mengenai rencana ekspansi permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.
Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menyoroti penggunaan veto berulang oleh Amerika Serikat terhadap resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan, yang menurutnya hanya memastikan bahwa operasi militer Israel di Gaza dapat dilanjutkan, sehingga mengancam nyawa para sandera.
Ia mengecam tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai "ilegal" serta melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang relevan.
"Kami sangat prihatin dengan pernyataan pejabat Israel mengenai perubahan demografis Gaza secara paksa untuk menjadikan kembali Jalur Gaza sebagai jajahan," katanya.
Baca Juga: Amerika Serikat Yakin Kesepakatan Gaza Bisa Dicapai, Tapi Tantangan Masih Ada, Apa Itu?
Wakil Dubes China, Geng Shuang, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memanfaatkan semua opsi yang tersedia dan melakukan tindakan diperlukan untuk mengakhiri konflik di Gaza, serta mendesak negara-negara untuk tidak lagi menghalangi tindakan Dewan, merujuk pada AS.
