Infografis
Suara.com - Greenpeace Indonesia tak yakin kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil, khususnya ketika terjadi konflik yang berkaitan dengan program pemerintah bisa menurun. Bahkan, perseteruan antara sipil dengan aparat akan semakin marak di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Pokja Politik Greenpeace Indonesia, Khalisah Khalid, meyakini campur tangan aparat militer dalam urusan sipil akan semakin marak dalam lima tahun ke depan. Ia menganggap hal ini sebagai kemunduran dalam urusan pertahanan Indonesia.
"Kita khawatir akan kembalinya kekuatan militer di ranah sipil. Apa hubungannya urusan pangan diserahkan ke Kementerian Pertahanan? Dan kita melihat banyak di ruang-ruang sipil itu kemudian masuk militer, peran-peran militer di sana. Ini akan semakin menguatkan," ujar Khalisah dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).
Berbagai proyek strategis nasional (PSN) juga disebutnya akan dikawal oleh militer. Hal ini semakin diperkuat dengan latar belakang Prabowo yang merupakan purnawirawan TNI.
Baca Juga: Cek Fakta: Prabowo Telepon Penjual Es Teh dan Minta Maaf, Benarkah?
"Jadi bayangkan akan kembalinya kekuatan militer pada pemerintahan yang akan datang. Karena kita tahu background presiden, ya backgroundnya adalah militer. Ini sebenarnya menjadi sekaligus, mungkin kita bisa mengatakan reformasi di sektor keamanan kita mundur," ucapnya.
Pada pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah disebut memiliki banyak target ambisius dalam program-programnya. Karena itu, dengan pendekatan militer yang kuat, maka pengerjaannya diyakini akan semakin ugal-ugalan.
Konflik dengan masyarakat tani, agraria, dan maritim ditambah kawalan dari aktivis dan pengacara akan semakin sering terjadi.
"Berdasarkan pendekatan kekerasan dan pendekatan keamanan untuk bisa menfapai target-target yang ambisius tadi. Ini kita prediksikan, dengan langkah pendekatan yang akan dilakukan, kekerasan akan semakin meningkat," ungkapnya.
"Pengacara-pengacara lingkungan dan HAM akan semakin sibuk karena harus mengadvokasi berbagai kasus kekerasan dan kriminalisasi karena memang pendekatannya," tambahnya memungkasi.
Baca Juga: Prabowo Desak Koruptor Kembalikan Uang Rakyat, Legislator DPR Singgung Tugas Berat KPK dan Kejagung
