Infografis
Suara.com - Pakar politik Nyarwi Ahmad menanggapi wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan mengembalikan Pilkada ke sistem pemilihan oleh DPRD. Baginya, mekanisme pemilihan langsung adalah bentuk demokrasi terbaik di Indonesia.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusinya bersama Rio Prayogo, Arie Putra dan Budi Adiputri dalam video yang diunggah di akun Youtube Total Politik pada Rabu (18/12/2024).
"Pasal 18 ayat 4 konstitusi kita menyebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Mekanisme demokratis itu seperti apa? Salah satunya adalah Pilkada langsung," kata Nyarwi.
Ia menyebutkan bahwa pemilihan langsung memberikan kompetisi yang demokratis dibandingkan pemilihan oleh segelintir elite.
Baca Juga: Dari Konsultan Jadi Bupati Situbondo, Ini Rahasia Kemenangan Pilkada Ala Rio Prayogo
"Kalau ini hanya ada di DPRD, berarti kan terjadi reduksi. Pemilihan oleh segelintir elite malah tidak lebih demokratis," katanya.
Nyarwi juga menekankan bahwa masalah politik uang atau high cost dalam Pilkada tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi demokrasi.
"Butuh semangat kolektif dari elite untuk mereduksi cost (biaya) yang merusak demokrasi. Bukan kemudian membakar lumbungnya. Kalau di lumbung ada tikus, bukan padinya yang dibakar, tapi masalahnya yang merusak," kata dia.
Menyinggung persoalan isu money politic dalam Pilkada, Nyarwi Ahmad mengatakan, fenomena ini tidak terlepas dari budaya yang diwariskan sejak lama, seperti tradisi "botoh" di Jawa.
Botoh adalah istilah untuk orang yang mengumpulkan massa dan sering kali menjadi aktor penting dalam keberhasilan kampanye calon kepala daerah.
"Bahkan kemarin di beberapa Pilkada, saya lihat banyak calon yang lebih percaya botoh daripada lembaga survei," ungkap Nyarwi.
Ia menambahkan, bahwa transformasi budaya seperti botoh ke tingkat Pilkada dan Pileg menunjukkan bahwa money politic masih menjadi tantangan besar dalam demokrasi Indonesia.
"Proses transformasi budaya Pilkades masuk ke gelanggang pemilu yang lebih besar, seperti Pilkada dan Pileg, bahkan sampai Pilpres. Ini yang harus kita atasi," katanya.
Nyarwi kemudian menekankan, demokrasi tidak boleh tercemar oleh praktik-praktik seperti ini.
"Masalahnya bukan Pilkada yang brutal, tapi budaya politik yang merusak. Sebaiknya yang dirusak itu budaya money politics-nya, bukan sistem demokrasi langsungnya," tambah dia. (Kayla Nathaniel)
