Variabel ini menjelaskan keterbatasan anggaran dan tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan dan pengawasan partisipatif.
Arfianto menjelaskan bahwa organisasi masyarakat sipil juga mengalami kekurangan sumber daya manusia dan finansial yang berdampak pada efektivitas pengawasan.
Selain itu, menurutnya teknologi menjadi elemen penting untuk mengatasi sebagian keterbatasan akses ke daerah terpencil yang dianggap masih menjadi kendala.
3. Variabel Sikap
Variabel sikap kata dia, menyoroti komitmen kuat Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Namun, temuan di lapangan terdapat sikap masyarakat yang cenderung 'money oriented' atau sekedar mencari pekerjaan.
"Ya, tentunya hal ini mempengaruhi kurangnya efektivitas partisipasi masyarakat," jelas Arfianto.
Arfianto mengatakan hal ini berbanding terbalik pada organisasi masyarakat sipil yang menunjukkan sikap proaktif dalam menjaga integritas pemilu.
"Ya, sikap menjaga integritas pemilu ini masih sering mendapat respon yang kurang dari penyelenggara pemilu," ungkapnya.
4. Variabel Struktur Birokrasi
Baca Juga: TII Sebut KPU Gagal Antisipasi Masalah pada Sirekap
Pada variabel terakhir ini, walaupun Bawaslu telah menetapkan peraturan yang jelas, tetap saja implementasi di tingkat daerah masih belum selaras.