Infografis
Suara.com - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono, mengatakan bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia. Pada tahun ini, Indonesia telah menyelenggarakan dua hajatan besar yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Pilkada (Pilkada).
Dalam kesempatan ini, Arfianto membagikan hasil kajian akhir tahun TII dengan tajuk INDONESIA 2024 yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan partisipatif pada tahun politik 2024.
Arfianto menjelaskan analisis kebijakan ini memakai teori evaluasi implementasi kebijakan yang melihat Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
Manajer Riset TII itu menyebutkan terdapat empat variabel untuk membahas temuan terkait penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.
1. Variabel Komunikasi
Pada variabel ini, Bawaslu telah mengeluarkan peraturan formal (Perbawaslu Nomor 2 tahun 2023) dan melakukan sosialisasi ke berbagai kelompok masyarakat.
Arfianto menjelaskan terdapat tantangan dalam memastikan keseragaman pemahaman di semua tingkat, terutama di daerah.
"Perbedaan pandangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengenai pengawasan partisipatif menjadi tantangan yang signifikan," jelas Arfianto dalam acara berjudul "Memperkuat Pengawasan Partisipatif Pasca Tahun Politik 2024" yang dipantau Suara.com via zoom meeting, Kamis (19/12/2024).
"Partisipasi organisasi sipil sangat membantu memperluas komunikasi, meskipun kesadaran publik masih perlu ditingkatkan," sambungnya.
Baca Juga: TII Sebut KPU Gagal Antisipasi Masalah pada Sirekap
2. Variabel Sumber Daya
