Sebut Ada Kepanikan Menkeu Sri Mulyani soal PPN 12 Persen, Ini Pesan Rocky Gerung ke Prabowo

Suara.com - Pengamat Politik, Rocky Gerung membaca adanya kepanikan dan frustasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menyusul pemerintah yang resmi mengumumkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang berlaku mulai tahun depan.

Menurutnya, kepanikan dan frustasi tersebut karena rasio pajak atau tax ratio tidak bertambah. Dalam dunia perpajakan, tax ratio diartikan sebagai perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama.

Rocky juga menjelaskan bahwa kemampuan yang telah diandalkan tidak mencapai target yang diinginkan. Ia juga menambahkan bahwa terdapat realisasi yang belum bisa dicapai sepenuhnya yang berakhir harus berhadapan dengan keadaan ekonomi yang tumbuh.

"Diidealkan tumbuh itu 8 persen dan sudah dikoreksi oleh petinggi Gerindra bahwa bukan 8 persen tapi menuju ke 8 persen, perkiraan 5 persen juga udah bagus itu. Hal ini yang ditangkap menjadi sinyal akan ada krisis ekonomi," kata Rocky dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official dikutip Suara.com, Kamis (19/12/2024).

Rocky juga menjelaskan bahwa krisis ekonomi dapat menyebabkan nilai rupiah memburuk dan kepercayaan internasional juga menganggap bahwa akan menjadi sinyal buruk terhadap perekonomian di Indonesia.

"Jadi, terlihat betul setelah ditegur Bank Dunia, teguran itu menunjukkan ada yang tidak beres di dalam perencanaan makro dari kebijakan ekonomi kita," jelas Rocky.

Rocky menduga bahwa akan ada kesulitan untuk membiayai proyek pembangunan berskala besar yang bertujuan untuk menunjukkan kemajuan dan kedaulatan Indonesia di mata internasional.

"Proyek bersifat mercusuar seperti jembatan, jalan tol, yang musgi dihemat akhirnya kan, jadi sinyal ini juga menunjukkan teguran pada Jokowi untuk tidak banyak berharap," ungkap Rocky.

"Kenapa saya sebut Pak Jokowi? Karena dia masih berharap supaya IKN diteruskan, jalan tol diteruskan. Nah itu kan legacy dia (Jokowi)," sambungnya.

Daftar Barang dan Jasa yang Terkena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025 (Freepik)

Menurut Rocky, teguran ke Jokowi sekaligus sinyal dari Menteri Keuangan terkait harapan Presiden Ke-7 tersebut untuk melanjutkan program infrastruktur yang dianggap membangkrutkan APBN.