Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut anak-anak yang mulai sekolah sejak pendidikan usia dini (PAUD) cenderung memiliki kecerdasan serta ketahanan psikis lebih kuat. Itu sebabnya, pemerintah membuat kebijakan agar wajib belajar menjadi 13 tahun dimulai sejak pendidikan usia dini hingga SMA.
"Banyak sekali penelitian yang menunjukkan betapa anak-anak yang memiliki pengalaman belajar di PAUD, baik PAUD formal di taman kanak-kanak maupun PAUD non formal di kelompok bermain bahkan pendidikan anak, emiliki kemampuan juga ketahanan mental, intelektual, dan sosial yang lebih tinggi," kata Mu'ti saat menyampaikan sambutan Peluncuran Risalah Kebijakan PAUD HI di kantor Kementerian Dikdasmen, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Mu'ti menyampaikan bahwa kebijakan Wajib Belajar 13 tahun merupakan arah kebijakan yang sangat penting untuk membangun generasi Indonesia yang hebat dan kuat. Dia mengakui pentingnya pendidikan dasar, pendidikan prasekolah dasar, bahkan pendidikan sejak dari dalam kandungan.
Oleh sebab itu, Muti mengingatkan, pentingnya juga pendidikan dari dalam rumah oleh keluarga.
"Pendidikan dalam keluarga yang ini juga menjadi fondasi penting dalam kita membangun generasi yang memiliki keceriaan, memiliki optimisme, dan tentu tumbuh kembang yang baik dan sehat," tuturnya.
Mantan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) itu juga menuturkan tentang sekolah maternal yang menurutnya perlu terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia .
"Sekolah maternal itu menunjukkan betapa sesungguhnya pendidikan itu bermula dari keluarga. Terutama adalah peran para ibu dalam pendidikan di dalam keluarga itu, walaupun tentu saja bapak-bapaknya tidak boleh mengabaikan arti pentingnya pendidikan," pesan Muti.
Pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) dapat didefinisikan sebagai proses holistik yang mendukung pertumbuhan kognitif, fisik, emosional, dan sosial anak-anak usia 0-6 tahun. Pengembangan ini mencakup elemen kunci seperti pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, serta perlindungan, dan kesejahteraan, yang semuanya harus ditangani secara komprehensif, sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Tak Hanya Belajar dari Vietnam, PSSI Juga Wajib Belajar dari Arab Saudi!