Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar pelaksanaan PSN yang masih bersengketa ditunda dan diselesaikan melalui jalur damai. Aparat keamanan pun diminta untuk menangani konflik dengan cara yang proporsional untuk mencegah jatuhnya korban.
Komnas HAM berharap rekomendasi ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam menangani konflik di Papua, sekaligus memastikan pembangunan yang menghormati hak asasi manusia. [Kayla Nathaniel Bilbina]