Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua FKPI, Trubus Rahardiansah, mengatakan bahwa pelibatan masyarakat sangatlah penting dalam suatu proses perumusan regulasi. Penerapan suatu aturan haruslah dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan untuk mewujudkannya, diperlukan sinergitas antarseluruh pemangku kepentingan.
“Kolaborasi ini penting karena kesehatan adalah kebutuhan dasar publik. FKPI membantu mendorong keluhan-keluhan, aduan-aduan. Pelibatan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan, terutama dalam merumuskan aturan turunan lainnya ke depan,” katanya.
Kembali ke Kurniasih, ia pun menegaskan agar pihak-pihak yang merasa belum puas akan aturan-aturan yang ada, termasuk terkait PP No.28/2024 ini dapat mengajukan diskusi ke pihaknya.
“Seluruh stakeholder perlu duduk bersama dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak. Kami di Komisi IX tidak bisa undang stakeholder lain yang bukan mitra kerja. Namun, kami sangat terbuka untuk siapapun hadir dan melakukan audiensi. Kami welcome dengan semua yang hadir,” pungkasnya.