Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menanggapi wacana untuk menjadi lembaga penyidik tunggal yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Dia mengaku setuju bila KPK menjadi lembaga penyidik tunggal yang khusus menangani perkara tindak pidana korupsi.
Alex juga menyinggung negara lain yang memiliki lembaga tunggal untuk menangani kasus korupsi, seperti Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura.
"Singapura itu hanya punya CPIB, Hongkong punya ICAC. Apakah kepolisian di sana masih menangani perkara korupsi atau tindak pidana ekonomi? Tidak. Semua menjadi kewenangan CPIB maupun ICAC," kata Alex kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan beberapa alasan untuk mendukung pembentukan lembaga penyidik tunggal untuk kasus korupsi.
Alex menyinggung penanganan perkara korupsi di Polri maupun Kejaksaan Agung di mana seseorang yang hanya mengakses dokumen terkait proyek, tanpa menikmati uang hasil korupsi, langsung dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan divonis satu tahun penjara. Dia menilai hal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Saya sembilan tahun sebagai pimpinan KPK, kalau perkara-perkara seperti ini ditangani oleh KPK, saya yakin seratus persen, penyidik KPK itu mungkin hanya akan menjadikan sebagai saksi," tegas Alex.
Selain itu, Alex menyoroti adanya ego sektoral di antara Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani kasus korupsi, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.
Untuk itu, dia meminta Wakil Ketua KPK Terpilih Johanis Tanak untuk memperbaiki koordinasi dan supervisi antar-lembaga penegak hukum.
"Jadi gak ada istilah rebutan perkara dan lain sebagainya, itu gak ada. Kalau frekuensinya sama antara KPK, kepolisian maupun kejaksaan, itu yang masih perlu ditingkatkan untuk lima tahun ke depan di kepemimpinan yang baru," tandas Alex.
