Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mendorong agar dilakukannya riset sebelum melakukan perbaikan sistem Pilkada dengan mengubah pemilihan jadi dari rakyat ke DPRD. Menurutnya, semua pemangku kepentingan harus duduk bersama terlebih dahulu.
"Makanya gini teman-teman semua, saya menyarankan. Saya menyarankan, Partai NasDem menyarankan, kita riset bersama-sama. Sehingga hasilnya buahnya itu buah yang manis untuk kebutuhan kita bersama. Apapun jenis buahnya, mau mangga kah, mau jeruk kah, mau pepaya kah, buah apa, durian kah," kata Willy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (18/12/2024).
"Apapun nama produknya nanti, itu hasil riset kita," sambungnya.
Ia mengatakan, jika ide yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut sebenarnya sebagai pemantik saja agar tercipta diskursus. Namun, Willy menegaskan, ide tersebut jangan ditangkap secara reaksioner dan hanya terjebak pada subjektivitas. Lebih baik, kata dia, harus dilakukan survei.
"Kalau saya melihat itu sebagai trigger aja. Trigger untuk apa? Untuk kita berpikir. Kita mau pilih sistem yang bagaimana? Kalau kita melihat sejarah, lahirnya Republik ini, baca Pidato 1 Juni Bung Karno itu, Bung Karno dan semua para pendiri Republik ini menolak demokrasi yang gontok-gontokan ini," katanya.
"Saya mengajak bukan terjebak dengan subjektivitas. Karena ini pertarungan preferensi politik. Tapi tugas kita bersama adalah, eh kenapa untuk Pilkada, untuk Pilpres, untuk Pileg kita keluar uang besar-besaran untuk survei. Tapi untuk rumah kita bersama ini, kami enggak mau survei. Surveinya tidak hanya quantitative approach, tapi juga qualitative approach. Melibatkan banyak aktor," sambungnya.
Lebih lanjut, kata dia, memang harus diakui tak akan ada kebijakan atau sistem politik yang sempurna. Namun yang terpenting adalah duduk bersama dan menghasilkan kesepakatan.
"Jadi jangan pernah mengidealisasi. Makanya saya bilang yang dibutuhkan adalah konsensus. Common consensus. Ini bukan bicara surga. Ini berbicara tentang ruang lingkup bersama," pungkasnya.
Ikut Digaungkan Prabowo
Baca Juga: Curhat Dipecat PDIP, Gibran Ngaku Senasib dengan Tokoh Pemuda Katolik: Perbedaan Hal Biasa
Diketahui, usulan agar Pilkada dipilih lewat DPRD sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto kala berpidato di acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) lalu.
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku setuju atas usulan Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia soal proses Pilkada dipilih lewat DPRD.
Menurut Prabowo, tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia menyampaikan memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.
Prabowo memuji Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Ia lantas mengajak para pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" bebernya.
Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan sejumlah negara tetangga, di mana pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo, pemikiran dengan sistem tersebut efisien karena uang yang biasa digunakan untuk membiayai sistem demokrasi melalui pemilihan langsung itu bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat.
